Pemprov Kaltim Janji Tindak Lanjuti Aspirasi Reses DPRD, Air Bersih dan Jalan Jadi Prioritas

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun anggota DPRD Kalimantan Timur selama masa reses tidak berhenti sebagai laporan semata. Seluruh masukan tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan agar lebih tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni saat mewakili Gubernur Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Kaltim di Gedung Utama DPRD Kaltim, Kamis (9/7/2026).

Menurut Sri Wahyuni, hasil reses memiliki peran strategis karena menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah.

“Hasil reses menjadi instrumen penting dalam mendukung perumusan kebijakan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan DPRD sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah,” ujarnya, dikutip dari laman DPR.

Air Bersih dan Jalan Jadi Sorotan Warga

Dalam laporan yang disampaikan seluruh fraksi DPRD Kaltim, sejumlah persoalan mendasar masih mendominasi aspirasi masyarakat.

Di antaranya adalah peningkatan layanan air bersih serta pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di berbagai kabupaten dan kota yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah.

Sri Wahyuni mengakui tidak semua persoalan di lapangan dapat dipantau langsung oleh pemerintah daerah. Karena itu, hasil reses menjadi sumber informasi penting untuk menentukan prioritas pembangunan.

Menurutnya, berbagai masukan masyarakat akan dievaluasi dan dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.

Reses Jadi Dasar Penyusunan Program

Sekda menegaskan kegiatan reses bukan sekadar agenda rutin DPRD, melainkan bagian dari mekanisme pembangunan yang memungkinkan pemerintah mengetahui kebutuhan riil masyarakat di berbagai daerah.

Karena itu, sinergi antara DPRD dan Pemprov Kaltim dinilai sangat penting agar setiap program pembangunan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi warga.

“Berbagai masukan yang diterima akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah ke depan,” katanya.

DPRD Serahkan Laporan Reses ke Pemprov

Rapat Paripurna Ke-17 DPRD Kaltim mengagendakan penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD Masa Sidang II Tahun 2026, penyerahan dokumen hasil reses kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, serta sambutan Gubernur yang diwakili Sekda.

Laporan tersebut disampaikan oleh seluruh fraksi di DPRD Kaltim, yakni Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PDI Perjuangan, PKB, PAN-NasDem, PKS, serta Demokrat-PPP.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud, didampingi Wakil Ketua I Ekti Imanuel dan Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, serta dihadiri unsur Forkopimda dan kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan menjadikan hasil reses sebagai acuan penyusunan kebijakan, Pemprov Kaltim berharap program pembangunan ke depan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama pada sektor pelayanan dasar dan infrastruktur yang masih menjadi keluhan utama warga.

Editor : Abraham Johan