Pemerintah Hentikan Sementara Pembangunan Dapur Baru MBG, Bakal Audit Besar-besaran

JAKARTA, inibalikpapan.com – Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki fase evaluasi besar. Pemerintah memutuskan menghentikan sementara pembangunan dapur baru dan mengalihkan fokus pada pembenahan kualitas layanan yang sudah berjalan, termasuk audit operasional serta sistem penilaian kinerja bagi setiap dapur MBG.

Keputusan tersebut pemerintah umumkan setelah menilai jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi saat ini sudah cukup untuk menopang pelaksanaan program dalam tahap berikutnya.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan langkah tersebut pemerintah ambil agar bisa fokus memperbaiki kualitas layanan di lapangan.

“Yang pertama adalah moratorium terhadap pembangunan SPPG baru karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi, fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” ujar Qodari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (17/6/2026), melansir Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Fokus Beralih dari Jumlah ke Mutu Layanan

Dalam beberapa bulan terakhir, jaringan dapur MBG berkembang sangat cepat di berbagai daerah. Namun pemerintah kini menilai tantangan berikutnya bukan lagi menambah jumlah dapur, melainkan memastikan kualitas pelayanan berjalan sesuai standar.

Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) sedang menyiapkan mekanisme baru yang akan mengukur kinerja setiap dapur MBG secara lebih ketat.

Salah satu perubahan yang sedang mereka rancang adalah skema insentif baru. Besaran insentif tidak hanya mempertimbangkan jumlah penerima manfaat. Tetapi juga kualitas layanan yang mereka beri.

Pemerintah juga akan menerapkan sistem grading atau pengelompokan kelas bagi setiap SPPG berdasarkan hasil evaluasi operasional.

Dapur MBG Akan Dapat “Rapor”

Evaluasi tidak hanya melihat jumlah makanan yang dapur produksi. Pemerintah akan menilai berbagai aspek mulai dari kondisi fasilitas dapur, kelengkapan persyaratan operasional, proses pengolahan makanan, hingga standar kebersihan dan kesehatan.

Dengan sistem tersebut, setiap dapur MBG nantinya akan memiliki indikator kinerja yang lebih terukur.

Menurut Qodari, langkah ini penting agar kualitas makanan yang diterima siswa dan kelompok penerima manfaat lainnya terus meningkat.

“Jadi, fokusnya bukan lagi kepada kuantitas, tetapi kepada kualitas. Selain kualitas SPPG, ke depan juga diharapkan ada perbaikan dari segi efisiensi,” kata Qodari.

Sejumlah pihak menilai kebijakan moratorium pembangunan dapur baru dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola program MBG secara menyeluruh.

Setelah fase ekspansi yang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah kini ingin memastikan seluruh jaringan layanan berjalan lebih efektif, efisien, dan memenuhi standar.***

Penulis: Donny Moslem/Suara (Sources)
Editor: Donny