Pemerintah Perluas Bedah Rumah dan Akses Pembiayaan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Pemerintah pusat terus mempercepat pembangunan sektor perumahan melalui berbagai terobosan kebijakan, mulai dari program bedah rumah rakyat hingga perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha perumahan.

Langkah tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, saat melakukan kunjungan kerja di Balikpapan.

Dalam keterangannya, Maruarar menegaskan pentingnya sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan nasional. 

“Kami banyak belajar untuk bekerja dengan data yang akurat, sehingga kebijakan yang diambil benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya, Selasa (5/5/2026).

Selama kunjungan di Balikpapan, pemerintah melaksanakan sejumlah agenda strategis, di antaranya program bedah rumah rakyat bersama pemerintah daerah serta penguatan akses pembiayaan di sektor perumahan. Salah satu terobosan yang kini mulai didorong adalah pemanfaatan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan.

Melalui program tersebut, pemerintah bersama perbankan telah menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp200 miliar bagi pelaku usaha di bidang perumahan, mulai dari pengembang, kontraktor, hingga toko bahan bangunan. Skema ini dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah karena menawarkan bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman konvensional.

Maruarar menjelaskan, bunga pembiayaan KUR perumahan berada di kisaran 5 hingga 6 persen. Bahkan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, masyarakat dapat mengakses pembiayaan tanpa agunan dengan bunga sekitar 0,5 persen per bulan.

Pemerintah juga mendorong kepala daerah agar aktif memanfaatkan peluang tersebut untuk mempercepat pembangunan hunian di wilayah masing-masing. Menurutnya, sektor perumahan tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga berdampak besar terhadap perputaran ekonomi masyarakat.

Meski Kalimantan dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya alam, pemerintah menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki hunian layak. Karena itu, target pembangunan rumah secara nasional tahun ini ditingkatkan signifikan menjadi sekitar 400 ribu unit, dari sebelumnya sekitar 45 ribu unit pada tahun lalu.

Setiap kabupaten ditargetkan minimal memperoleh 200 unit rumah, sementara daerah terpencil dapat mencapai 400 hingga 500 unit. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kawasan perbatasan dengan alokasi sekitar 15 ribu unit rumah sebagai bentuk kehadiran negara.

Dari total anggaran sekitar Rp10 triliun, sebagian besar dialokasikan untuk program bedah rumah rakyat. Sisanya digunakan untuk penanganan kawasan kumuh dan pembangunan rumah susun.
Selain mengandalkan APBN, pemerintah turut mendorong keterlibatan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Tahun lalu, hampir 10 ribu unit rumah berhasil dibangun melalui dukungan CSR tanpa menggunakan anggaran negara.

Ke depan, pemerintah berencana memberikan insentif bagi daerah yang dinilai berhasil dalam pembangunan sektor perumahan. Penilaian akan mencakup kinerja pembangunan, tata kelola pemerintahan, serta komitmen terhadap transparansi dan bebas korupsi.***