Pemkot Balikpapan Dorong Sinergi dengan DPRD, Kritik Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menilai sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mempercepat peningkatan pelayanan publik.

Pesan tersebut disampaikan Asisten I Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, saat menyambut perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Anggota Komisi II DPR RI dalam forum asistensi, monitoring, dan kunjungan konstituen di Kota Balikpapan.

Menurut Zulkifli, pemerintah daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, perbedaan pandangan yang muncul dalam proses pemerintahan harus dikelola melalui komunikasi dan musyawarah agar tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah dan DPRD adalah mitra sejajar dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah. Sinergi yang harmonis menjadi kunci agar roda pemerintahan berjalan dengan baik, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” kata Zulkifli, Sabtu 12 September 2026

Ia menegaskan, perbedaan pendapat merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi persoalan yang mengganggu jalannya pemerintahan maupun pembangunan.

Sebaliknya, komunikasi, koordinasi, dan musyawarah harus menjadi instrumen untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Balikpapan Hadapi Tantangan sebagai Penyangga IKN

Zulkifli mengatakan penguatan tata kelola pemerintahan menjadi semakin penting karena Kalimantan Timur kini menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagai salah satu kota penyangga utama IKN, Balikpapan menghadapi dinamika dan tuntutan yang semakin besar. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus merespons aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat.

“Momentum ini penting bagi kami untuk memperoleh masukan dan evaluasi yang konstruktif, khususnya dalam memetakan serta menyelesaikan berbagai tantangan dalam hubungan tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.

Karena itu, forum asistensi, monitoring, dan kunjungan konstituen tersebut diharapkan tidak berhenti pada diskusi. Pemkot Balikpapan berharap berbagai masukan yang muncul dapat diterjemahkan menjadi solusi konkret untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

“Kami mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya. Aspirasi, masukan, maupun persoalan yang dihadapi di lapangan dapat disampaikan secara terbuka dan objektif,” tutur Zulkifli.

Kritik Masyarakat Jadi Bahan Evaluasi

Zulkifli juga menilai kritik dan masukan masyarakat memiliki peran penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah.

Menurutnya, aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan bagi eksekutif dan legislatif untuk melakukan pembenahan, terutama dalam memastikan kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan warga.

Pemkot Balikpapan pun mengapresiasi KH. Aus Hidayat Nur yang membuka ruang dialog melalui kegiatan tersebut. Apresiasi juga disampaikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Balikpapan serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan forum.

Zulkifli berharap kegiatan tersebut menghasilkan rumusan yang mampu memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semoga forum ini berjalan lancar dan menghasilkan solusi konkret yang bermanfaat bagi pembangunan Kota Balikpapan dan Kalimantan Timur pada umumnya,” pungkasnya.

Penulis : Samsul

Editor : Abraham Johan