Desil Bansos Sempat Melonjak, Kemensos Ungkap 12 Juta Data BKKBN Jadi Pemicu

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkap penyebab perubahan signifikan peringkat kesejahteraan atau desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Volume 3. Lonjakan tersebut salah satunya dipicu masuknya sekitar 12 juta data baru dari BKKBN yang sebelumnya belum melalui proses verifikasi dan validasi.

Kondisi itu kini dikoreksi melalui DTSEN Volume 3.1 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah terus membenahi DTSEN agar perubahan peringkat kesejahteraan tidak lagi menimbulkan ketidakakuratan data penerima program pemerintah.

“Baru masuk 12 juta data baru dari BKKBN yang belum dilakukan verifikasi dan validasi. Sehingga loncat-loncat. Nah sekarang sudah distabilkan, dirapikan, diverifikasi dan validasi. Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, data ini akan makin akurat,” kata Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Kamis (3/9/2026) malam.

Desil Berubah Bukan Berarti Bansos Langsung Dicabut

Kemensos menegaskan masyarakat tidak perlu menyimpulkan bahwa kenaikan atau penurunan desil otomatis membuat bantuan sosial (bansos) dihentikan.

Gus Ipul menjelaskan, penyaluran bansos tetap menunggu proses penetapan penerima pada periode penyaluran. Dengan demikian, perubahan desil dalam DTSEN tidak serta-merta menghapus seseorang dari daftar penerima bantuan.

“Sehingga, tidak serta-merta orang yang sekarang desilnya berubah, itu otomatis dicoret (bansosnya). Karena masih menunggu penetapan pada awal bulan penyaluran,” jelasnya.

Menurut Gus Ipul, mekanisme tersebut juga berbeda untuk program tertentu. Untuk penerima Penerima Bantuan Iuran (PBI), misalnya, pemutakhiran dilakukan setiap bulan.

Desil Bukan Ukuran Langsung Kaya atau Miskin

Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan menegaskan, desil tidak boleh dibaca sebagai label seseorang kaya atau miskin.

Desil merupakan peringkat relatif tingkat kesejahteraan penduduk secara nasional. Penduduk diurutkan berdasarkan tingkat kesejahteraannya, kemudian dibagi ke dalam 10 kelompok.

“Desil itu bukan sertifikat kaya dan miskin. Desil tidak bisa disamakan secara ekuivalen dengan penghasilan. Desil 1 penghasilannya sekian atau desil 10 penghasilannya sekian, itu tidak bisa,” kata Andy.

Karena bersifat relatif, posisi seseorang dalam desil dapat berubah meskipun kondisi ekonominya sendiri tidak berubah.

Andy memberikan ilustrasi, ketika terjadi bencana besar yang membuat banyak masyarakat jatuh miskin, posisi relatif orang lain dalam pemeringkatan nasional juga dapat berubah ketika seluruh data dihitung ulang.

“Misalnya bencana di Sumatera, sehingga banyak orang yang jatuh miskin, maka otomatis desil saya akan naik. Karena kalau direngking ulang secara nasional, ada orang yang turun, maka ada orang yang naik (desilnya),” jelasnya.

DTSEN Diperbarui Setiap Tiga Bulan

DTSEN dimutakhirkan setiap tiga bulan sehingga dalam setahun terdapat empat versi data.

Perubahan desil yang cukup tajam pada DTSEN Volume 3 terjadi setelah sekitar 12 juta data baru dari BKKBN masuk sebagai sumber pemutakhiran. Data tersebut kemudian memengaruhi pemeringkatan secara nasional.

Andy mengatakan persoalan ini semakin menjadi perhatian publik karena bertepatan dengan masa pendaftaran perguruan tinggi yang berkaitan dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

“12 juta data baru ini adalah sumber pemutakhiran di volume ketiga. Sumber pemutakhiran di volume ketiga ini menyebabkan naik turunnya desil terasa sangat signifikan. Ini langsung dievaluasi oleh BPS dan memang gejala di masyarakat kasuistis langsung kita tindaklanjuti,” katanya.

Desil Hanya Menentukan Prioritas, Bukan Satu-satunya Syarat Bansos

Kemensos juga meluruskan anggapan bahwa desil menjadi tiket otomatis untuk mendapatkan bansos.

Desil digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menentukan prioritas penerima, sementara setiap program memiliki persyaratan masing-masing.

Andy mengibaratkan terdapat 10 orang yang memenuhi syarat bantuan, tetapi anggaran pemerintah hanya cukup untuk lima orang. Dalam kondisi tersebut, desil digunakan untuk menentukan siapa yang lebih diprioritaskan.

“Misalnya di dalam satu ruangan itu ada 10 orang yang berhak mendapatkan bantuan. Sementara pemerintah punya uangnya hanya untuk 5 orang. Maka desil berfungsi memilih 5 orang itu,” ujarnya.

Karena itu, seseorang yang masuk desil prioritas belum tentu otomatis menerima bansos apabila tidak memenuhi kriteria program lainnya.

Andy mencontohkan Program Keluarga Harapan (PKH). Seseorang yang berada pada desil 1 hingga 4 tetap harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan program. Jika berstatus PNS, misalnya, yang bersangkutan tidak dapat menerima bantuan meskipun masuk kelompok desil prioritas.

Bansos Hilang Bukan Berarti Anggaran Dialihkan

Kenaikan desil juga tidak otomatis menunjukkan bahwa kondisi ekonomi seseorang membaik.

Andy menilai persepsi keliru tersebut dapat memicu anggapan bahwa ketika bansos seseorang berhenti, pemerintah telah mencabut hak penerima dan mengalihkan anggarannya ke program lain.

“Seolah-olah kalau desil naik, sama dengan tambah kaya. Kalau tambah kaya, sama dengan bantuannya hilang. Itu sama sekali tidak benar,” tegasnya.

Menurut dia, jumlah anggaran bansos tetap tersedia dan bahkan bertambah. Persoalannya, jumlah penerima yang memenuhi persyaratan dapat lebih besar dibandingkan kuota yang tersedia.

Warga Bisa Ajukan Koreksi Data DTSEN

Kemensos membuka sejumlah jalur bagi masyarakat yang merasa data dalam DTSEN belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pemutakhiran dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan dengan bantuan operator SIKS-NG. Pemeriksaan juga dapat dilakukan melalui ground check oleh pendamping PKH, BPS, maupun pemerintah daerah.

Masyarakat juga dapat mengajukan pemutakhiran secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos.

Dengan diterbitkannya DTSEN Volume 3.1, pemerintah kini berupaya mengembalikan stabilitas pemeringkatan sekaligus memperbaiki akurasi data. Persoalannya bukan semata perubahan angka desil, tetapi memastikan perubahan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sumber : Kemensos

Editor : Abraham Johan