Pemprov Kaltim Larang Alih Fungsi Lahan Pertanian

PENAJAM, Inibalikpapan.com – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dengan tegas meminta para petani di seluruh wilayah Benua Etam untuk tidak mengalihkan fungsi lahan pertanian produktif ke sektor lain, seperti kebun sawit atau perumahan.

Seruan itu disampaikan saat Gubernur Rudy Mas’ud—mendampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kawasan pertanian tanaman pangan di Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), baru-baru ini.

“Lahan pertanian adalah aset vital. Kita tidak bisa membiarkan sawah-sawah produktif ini beralih fungsi. Ini menyangkut masa depan pangan kita,” tegas Gubernur Harum di hadapan petani dan Brigade Pangan Kaltim.

Ancaman Serius terhadap Produksi Pangan Lokal

Gubernur Harum menyoroti masifnya alih fungsi lahan di sejumlah daerah yang berdampak langsung pada penurunan produksi pangan lokal dan ketahanan pangan Kaltim.

Pemerintah Provinsi Kaltim, kata dia, akan terus mencari solusi komprehensif agar petani tetap sejahtera tanpa harus melepas lahan sawahnya.

“Komitmen kami jelas: menjaga lahan pertanian tetap subur dan mendukung petani dengan akses alat, modal, hingga pemasaran,” ujar Harum.

BACA JUGA :

Baca Juga:

Pemprov Kaltim Apresiasi Kelonggaran Kegiatan Pemda di Hotel

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Kaltim telah ditargetkan pemerintah pusat untuk mewujudkan swasembada pangan dalam enam bulan ke depan.

“Waktu kita tidak banyak. Tapi target ini bukan mustahil jika semua pihak, termasuk petani, ikut menjaga lahannya dari alih fungsi,” tegasnya.

Sawah Terancam Sawit, Perlu Payung Hukum

Sementara itu, Bupati PPU Mudiyat Noor mengungkapkan bahwa Kabupaten Penajam sebagai lumbung padi Kaltim kini tengah menghadapi tantangan serius. Puluhan hingga ratusan hektare sawah tiap tahun berubah menjadi kebun sawit.

“Sawah kami kini dikelilingi kebun kelapa sawit. Pemiliknya adalah petani kami sendiri. Dulu mereka petani padi, sekarang jadi petani sawit,” ujar Mudiyat.

Ia pun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.

“Petani butuh kehadiran pemerintah. Jangan hanya larangan, tapi juga solusi: mulai dari akses modal, alsintan, hingga kepastian pasar, agar mereka bertahan di sektor pangan,” tambah Mudiyat.

Dengan peringatan keras dari Gubernur Rudy Mas’ud dan desakan dari kepala daerah seperti Mudiyat, pertaruhan ketahanan pangan Kaltim kini berpijak pada kemampuan menjaga lahan pertanian produktif tetap lestari, serta memberi insentif nyata bagi para petani agar tidak tergoda menjual aset terakhir mereka: sawah./Pemprov Kaltim