Pengamat Ilmu Komunikasi Menilai Presiden Prabowo Lebih Baik Pidato Pakai Teks, Ini Alasannya

JAKARTA, inibalikpapan.com – Penggunaan naskah pidato oleh Presiden Prabowo Subianto dinilai dapat menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko salah tafsir di ruang publik.

Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, satu kalimat yang terucap secara spontan berpotensi memicu polemik politik, gejolak ekonomi, hingga memengaruhi hubungan diplomatik.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, mengatakan setiap pernyataan kepala negara memiliki dampak yang jauh lebih besar ketimbang pejabat publik lainnya.

“Di posisi kepala negara, setiap kata yang keluar punya bobot besar. Satu kalimat yang terucap spontan bisa langsung jadi berita, bikin pasar goyang, atau bahkan memengaruhi hubungan dengan negara lain. Kalau sudah beberapa kali terjadi, wajar saja kalau akhirnya untuk lebih berhati-hati,” kata Fajar kepada Suara.com, Rabu (5/8/2026).

Menurut Fajar, tantangan komunikasi politik di era digital bukan lagi soal kemampuan berbicara tanpa naskah, melainkan bagaimana memastikan pesan pemerintah publik terima secara utuh tanpa memunculkan tafsir yang keliru.

“Di zaman sekarang, komunikasi politik memang sudah berubah. Bukan lagi soal seberapa fasih seseorang berbicara di depan publik, tapi seberapa aman pesan itu sampai tanpa disalahartikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, media sosial membuat setiap ucapan pejabat publik sangat mudah dipotong menjadi video berdurasi singkat yang kemudian disebarluaskan di luar konteks.

“Potongan video 10 sampai 15 detik sangat mudah dipotong, dipelintir, lalu disebar. Kadang yang tersisa di benak orang bukan maksud aslinya, tapi versi yang sudah dibelokkan,” tuturnya.

Karena itu, menurut Fajar, naskah pidato dapat berfungsi sebagai pengaman agar pesan utama pemerintah tidak berubah makna saat beredar di ruang digital.

“Makanya teks pidato jadi semacam ‘pagar pengaman’ bukan untuk menghilangkan kebebasan, tapi supaya pesan utama tidak hilang di tengah ribut-ribut digital,” imbuhnya.

Pentingnya Peran Para Penasihat

Fajar juga menilai peran tim komunikasi dan para penasihat presiden menjadi semakin penting dalam mengantisipasi risiko komunikasi publik. Mereka tidak hanya menyusun materi pidato, tetapi juga menjaga agar narasi pemerintah tersampaikan secara konsisten.

“Tim komunikasi dan penasihat terdekat Presiden punya peran yang sangat penting di sini. Mereka bukan cuma orang yang menulis naskah. Mereka lebih seperti penjaga narasi,” tegasnya.

Ia menilai penggunaan naskah pidato tidak seharusnya dipandang sebagai bentuk pembatasan terhadap Presiden. Sebaliknya, langkah tersebut merupakan strategi komunikasi agar pesan-pesan strategis pemerintah tersampaikan secara jelas tanpa memunculkan polemik yang tidak perlu.

“Di era digital ini, berbicara tanpa filter justru bisa jadi beban. Lebih bijak kalau pesan disampaikan dengan lebih terkontrol. Bukan berarti Presiden jadi kaku atau ‘diatur’. Justru ini cara untuk menjaga agar yang ingin beliau sampaikan tetap sampai dengan jelas, tanpa harus sibuk mengoreksi kesalahpahaman di kemudian hari,” tandasnya.

Isu mengenai penggunaan naskah pidato kembali menjadi perhatian setelah muncul pembahasan mengenai pentingnya komunikasi yang lebih terukur dalam agenda-agenda resmi Presiden sepanjang Agustus. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga pernah menyampaikan bahwa dirinya diingatkan agar tidak terlalu sering berbicara secara spontan untuk menghindari kesalahpahaman di ruang publik.***

Penulis: Donny M.
Sumber: Suara.com (jaringan inibalikpapan.com)
Editor: Donny