Presiden Prabowo Ratifikasi Konvensi ILO 188 dan Targetkan RUU Ketenagakerjaan Rampung Tahun Ini

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jumat (01/05/2026), menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk mengumumkan serangkaian kebijakan strategis yang disebutnya sebagai “hadiah” bagi para pekerja. Salah satu poin krusial adalah penguatan perlindungan bagi awak kapal perikanan dan percepatan reformasi regulasi ketenagakerjaan.

Ratifikasi Konvensi ILO 188 untuk Kesejahteraan Nelayan

Presiden secara resmi mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188.

• Tujuan Utama: Menjamin perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh awak kapal perikanan di Indonesia.
• Komitmen Negara: Kebijakan ini memastikan bahwa standar kerja internasional kini menjadi acuan dalam melindungi hak-hak nelayan.

Revolusi Kampung Nelayan: Target 6 Juta Jiwa Sejahtera

Presiden Prabowo juga memaparkan program pembangunan berbasis komunitas yang masif untuk sektor perikanan.

• Peresmian Massal: Tahun ini, pemerintah menargetkan peresmian 1.386 kampung nelayan di seluruh tanah air.
• Target Berkelanjutan: Pemerintah berencana membuka masing-masing 1.500 kampung nelayan setiap tahunnya di masa mendatang.
• Penyediaan Fasilitas: Untuk mengatasi kesulitan yang selama ini dialami, pemerintah akan membangun pabrik es di setiap kampung nelayan serta memberikan bantuan kapal.
• Dampak Sosial: Program ini diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup sekitar 6 juta nelayan, atau total lebih dari 20 juta jiwa termasuk anggota keluarga mereka.

Instruksi Percepatan RUU Ketenagakerjaan

Terkait regulasi umum bagi buruh, Kepala Negara memberikan instruksi tegas kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera merampungkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan bersama DPR RI.

• Target Waktu: Presiden menargetkan RUU tersebut harus diselesaikan pada tahun ini juga.
• Aspek Keadilan: Presiden menekankan bahwa undang-undang baru tersebut harus sepenuhnya berpihak kepada kaum buruh dan menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Prabowo dalam sambutannya. Kehadiran berbagai kebijakan ini mengirimkan pesan kuat bahwa negara menempatkan kesejahteraan buruh dan nelayan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. / setpres