Presiden Prabowo: Uang “Maling” Dialihkan untuk Perbaiki 170 Ribu Sekolah

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen keras pemerintah dalam menyelamatkan kekayaan negara dengan menyaksikan langsung penyerahan denda administratif senilai Rp10,27 triliun dan lahan kawasan hutan seluas 2,37 juta hektare.

Penyerahan tersebut berlangsung di kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (13/5/2026), sebagai bagian dari upaya penertiban kawasan hutan dan pemberantasan praktik korupsi di sektor sumber daya alam.

Prabowo: Bukan Seremoni, Rakyat Butuh Bukti

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan negara kepada rakyat.

“Bangsa Indonesia sekarang ingin melihat bukti, bukan sekadar acara seremonial,” tegasnya.

Menurut Prabowo, langkah penyelamatan aset negara ini menjadi jawaban atas tuntutan publik yang menginginkan hasil konkret dari penegakan hukum.

Total Aset Diselamatkan Tembus Rp40 Triliun

Presiden mengungkapkan, penyerahan kali ini merupakan tahap keempat dari rangkaian penertiban kawasan hutan.

Secara kumulatif, nilai aset negara yang berhasil diselamatkan telah mencapai sekitar Rp40 triliun.

Angka tersebut mencerminkan skala besar operasi negara dalam mengembalikan aset yang sebelumnya diduga dikuasai secara ilegal.

Dana Dialihkan untuk Sekolah dan Puskesmas

Prabowo memastikan seluruh hasil penyelamatan kekayaan negara akan dikembalikan untuk kepentingan rakyat, khususnya sektor pelayanan publik.

Pemerintah tengah mempercepat:

• Renovasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas
• Perbaikan infrastruktur pendidikan nasional

Setelah memperbaiki 17 ribu sekolah pada tahun lalu, pemerintah menargetkan:

• 70 ribu sekolah direnovasi tahun ini
• 100 ribu sekolah diperbaiki pada tahun depan

“Uang ini akan kita gunakan untuk memperbaiki sekolah, madrasah, dan fasilitas rakyat lainnya,” ujar Presiden.

Tegaskan Amanat Konstitusi

Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan bahwa penguasaan negara atas sumber daya alam merupakan amanat konstitusi.

Ia merujuk pada prinsip dalam UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam harus dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Ini bukan gagasan saya. Ini perintah Undang-Undang Dasar 1945,” tegasnya.

Perang Melawan Korupsi SDA

Presiden juga menegaskan bahwa praktik korupsi dan penguasaan ilegal sumber daya alam harus dihentikan.

Menurutnya, tanpa penertiban, potensi kekayaan negara akan terus hilang dan dinikmati segelintir pihak.

“Kalau tidak kita selamatkan, uang itu akan hilang dimakan koruptor dan perampok,” ujarnya.

Apresiasi untuk Satgas PKH dan Aparat

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan apresiasi kepada Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) serta aparat penegak hukum, termasuk:

• Kejaksaan Agung Republik Indonesia
• Kepolisian
• TNI
• BPKP
• PPATK

Kerja sama lintas lembaga ini dinilai menjadi kunci keberhasilan penyelamatan aset negara dalam skala besar.

Menutup pernyataannya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya penyelamatan kekayaan negara akan terus dilanjutkan, meski menghadapi berbagai risiko.

“Ini harus berhenti, dan kita akan berjuang keras menghentikannya dengan segala risiko,” pungkasnya./ Setpres