Sekitar 5.700 Desa dan 4.400 Dusun Belum Teraliri Listrik

PURWOREJO, Inibalikpapan.com — Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik.

Untuk mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok, pemerintah menaikkan anggaran program kelistrikan secara signifikan menjadi Rp10,3 triliun pada tahun 2026, melonjak dari alokasi tahun 2025 yang sebesar Rp3,6 triliun.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menghadirkan listrik bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil.

“Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” ujar Bahlil saat meninjau program Listrik Desa (Lisdes) di Dusun Krembeng, Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Pada tahun 2025, anggaran Rp3,6 triliun telah digunakan untuk membangun jaringan listrik di 1.403 lokasi serta mendanai Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis bagi 220.845 rumah tangga.

Bahlil mengakui, pembangunan listrik di daerah terpencil kerap menghadapi tantangan besar, terutama dari sisi keekonomian. Investasi yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah pelanggan yang dilayani.

“Hanya untuk melayani sekitar 44 kepala keluarga, investasinya bisa mendekati Rp700 juta. Secara bisnis tentu tidak ekonomis. Tetapi pemerintah tidak boleh hanya berhitung untung rugi. Tugas negara adalah melayani rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, ketiadaan listrik berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari keterbatasan akses pendidikan, informasi, hingga terhambatnya digitalisasi dan layanan kesehatan.

Program elektrifikasi nasional dijalankan melalui dua skema utama, yakni pembangunan infrastruktur jaringan listrik desa (Lisdes) serta pemasangan sambungan listrik gratis melalui program BPBL.

“Untuk program 2025, saat ini tinggal tahap peresmian. Sementara untuk 2026, kami masih melakukan inventarisasi agar pelaksanaannya bisa dituntaskan hingga 2027,” jelas Bahlil.

Pemerintah menargetkan percepatan elektrifikasi ini mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sumber : Suara.com

Editor : Abraham Johan