Tiga Desa Terakhir Berstatus Tertinggal di Kaltim Bakal Dibuka Akses Jalannya

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat meninjau Jalan Asa-Juaq As Kutai Barat (foto : Hudais Tri Putra/Pemprov)
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat meninjau Jalan Asa-Juaq As Kutai Barat (foto : Hudais Tri Putra/Pemprov)

BONGAN, Inibalikpapan.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud turun langsung meninjau tiga desa yang masih berstatus tertinggal di Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Kunjungan tersebut menjadi penegasan komitmen Pemprov Kaltim untuk memutus keterisolasian wilayah pedalaman melalui percepatan pembangunan infrastruktur jalan.

Tiga desa yang dikunjungi, yakni Desa Gerunggung, Desa Muara Soke (Tanjung Soke), dan Desa Deraya, merupakan desa terakhir di Kalimantan Timur yang masih menyandang status desa tertinggal. Penyebab utamanya adalah buruknya akses transportasi yang menghambat mobilitas masyarakat dan perkembangan ekonomi.

Dengan menempuh perjalanan darat, Gubernur Rudy Mas’ud melihat langsung kondisi jalan poros antardesa yang sebagian besar masih berupa tanah dan bebatuan. Saat musim hujan, ruas jalan tersebut berubah menjadi kubangan lumpur sehingga menyulitkan aktivitas warga.

“Kita ingin memastikan tidak ada lagi desa di Kalimantan Timur yang menyandang status tertinggal. Kunci utamanya adalah keterbukaan akses jalan. Jika infrastrukturnya baik, Indeks Desa Membangun (IDM) akan meningkat, roda perekonomian bergerak, dan status desa bisa naik menjadi berkembang bahkan maju,” ujar Rudy Mas’ud saat meninjau lokasi, Minggu (5/7/2026), dikutip inibalikpapan.

Jalan 25 Kilometer Jadi Prioritas

Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat masih terdapat sekitar 25 kilometer jalan poros antardesa yang membutuhkan penanganan segera.

Ruas tersebut meliputi:

  • Gerunggung – Tanjung Soke sekitar 5 kilometer.
  • Tanjung Soke – Deraya sekitar 10 kilometer.
  • Deraya – Lemper/Gerunggung sekitar 10 kilometer.

Kondisi jalan yang rusak selama bertahun-tahun membuat biaya distribusi logistik membengkak dan harga kebutuhan pokok di desa menjadi lebih mahal dibanding wilayah lain.

Untuk mempercepat penanganan, Gubernur telah menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim menyusun skema integrasi anggaran agar pembangunan jalan dapat segera direalisasikan.

Tak Hanya Jalan, Warga Butuh Layanan Kesehatan dan Internet

Selain persoalan infrastruktur jalan, Rudy Mas’ud juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dasar yang masih belum terpenuhi.

Warga mengharapkan peningkatan layanan kesehatan, penguatan jaringan telekomunikasi, pasokan listrik yang lebih stabil, hingga dukungan terhadap sektor pertanian dan perkebunan agar hasil produksi mereka lebih mudah dipasarkan.

Menanggapi hal itu, Pemprov Kaltim tengah menginisiasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tipe B di Kecamatan Bongan sebagai pusat layanan kesehatan bagi masyarakat pedalaman.

Di sisi lain, penguatan konektivitas digital dan listrik juga menjadi perhatian pemerintah untuk mempercepat pemerataan pembangunan serta membuka akses informasi bagi masyarakat.

Dukung Peran Kaltim sebagai Mitra IKN

Pemprov Kalimantan Timur menargetkan pembangunan jalan poros di Kecamatan Bongan masuk dalam prioritas pembangunan daerah secara bertahap.

Perbaikan konektivitas diyakini tidak hanya menghapus status desa tertinggal, tetapi juga memperkuat daya saing wilayah pedalaman sebagai bagian dari kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan terbukanya akses jalan, pemerintah berharap distribusi barang menjadi lebih lancar, biaya logistik menurun, investasi mulai masuk, dan kesejahteraan masyarakat di pedalaman Kutai Barat meningkat secara signifikan.

Editor : Abraham Johan

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses