Kaltim Kekurangan Dokter dan Ketimpangan Akses Pelayanan Kesehatan

NUSANTARA, Inibalikpapan.com – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak boleh hanya melahirkan rumah sakit modern dan layanan kesehatan berkelas di kawasan ibu kota baru, sementara masyarakat di pelosok Kalimantan Timur masih kesulitan mendapatkan dokter dan dokter spesialis.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan, kehadiran IKN harus menjadi momentum untuk membongkar ketimpangan layanan kesehatan di seluruh Benua Etam.

Pesan itu disampaikan Rudy saat menghadiri pelantikan Pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Kaltim Masa Bakti 2025–2028 di IKN, Sabtu (29/8/2026).

“IKN harus menjadi momentum yang turut mengangkat kualitas kesehatan masyarakat Kalimantan Timur,” tegas Rudy, dikutip dari akun instagram Pemprov.

Pernyataan tersebut menjadi tantangan sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan IDI. Sebab, pembangunan kawasan IKN berpotensi menciptakan pusat pertumbuhan baru apabila tidak diikuti pemerataan sumber daya kesehatan ke kabupaten dan wilayah terpencil.

Jangan Sampai Dokter Spesialis Menumpuk di Kota

Rudy menyoroti persoalan klasik yang hingga kini masih menghantui sistem kesehatan Kaltim: keterbatasan dokter, terutama dokter spesialis, serta ketimpangan akses pelayanan kesehatan.

Luas wilayah dan kondisi geografis Kaltim membuat distribusi tenaga kesehatan menjadi persoalan tersendiri.

Karena itu, pembangunan kesehatan tidak boleh berhenti pada penambahan fasilitas. Pemerintah juga harus memastikan tersedia tenaga medis yang mampu mengoperasikan dan memberikan pelayanan berkualitas di fasilitas tersebut.

IDI Wilayah Kaltim didorong mengambil peran lebih besar untuk memperkuat jejaring rumah sakit dan fasilitas kesehatan, meningkatkan kapasitas tenaga medis serta membantu memastikan dokter tidak hanya terkonsentrasi di Samarinda, Balikpapan, IKN atau kota-kota besar lainnya.

IKN, menurut Rudy, harus menjadi pusat pertumbuhan yang menarik seluruh Kaltim ke atas, bukan magnet yang justru menyedot dokter dari daerah-daerah lain.

Kaltim Tak Bisa Selamanya Impor Dokter Spesialis

Rudy juga mendorong perubahan strategi dalam memenuhi kebutuhan tenaga medis.

Kaltim tidak boleh terus mengandalkan cara instan dengan mendatangkan dokter dari luar daerah setiap kali terjadi kekurangan tenaga spesialis.

Solusinya adalah mencetak dokter dan dokter spesialis dari putra-putri Kaltim sendiri.

Pemprov Kaltim menempatkan program Gratispol Pendidikan sebagai salah satu instrumen untuk membangun kemandirian sumber daya manusia kesehatan.

Program tersebut membuka kesempatan pendidikan hingga jenjang S1, S2 dan S3, termasuk pendidikan kedokteran serta dokter spesialis.

Targetnya tegas: dalam lima tahun ke depan Kaltim harus semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan dokter spesialis.

Dengan strategi tersebut, persoalan kekurangan dokter tidak hanya diselesaikan dengan mencari tenaga medis dari luar, tetapi melalui investasi jangka panjang terhadap sumber daya manusia lokal.

IDI Diminta Bukan Sekadar Organisasi Profesi

Dalam skema tersebut, Rudy meminta IDI tidak berhenti sebagai organisasi profesi.

IDI diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pembangunan kesehatan Kaltim, termasuk memberikan pendampingan dan mentoring kepada calon dokter serta peserta pendidikan dokter spesialis.

Peran tersebut dinilai penting agar program beasiswa pendidikan kesehatan yang dibiayai pemerintah benar-benar menghasilkan tenaga medis yang nantinya kembali mengabdi di Kaltim.

Dengan kata lain, Gratispol Pendidikan tidak boleh hanya menghasilkan sarjana kedokteran, tetapi harus menghasilkan dokter spesialis yang mau kembali dan bekerja di daerah yang membutuhkan.

Gratispol Kesehatan Jadi Ujung Tombak Pelayanan

Selain membangun sumber daya manusia, Pemprov Kaltim juga memperluas akses layanan melalui Gratispol Kesehatan.

Program tersebut diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dukungan Jamkesda pada fasilitas kesehatan yang ditetapkan.

Namun, perluasan akses pembiayaan harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas layanan.

Karena itu, dokter memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program tersebut.

IDI diharapkan ikut memperkuat sosialisasi dan edukasi kesehatan, skrining, deteksi dini penyakit hingga peningkatan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan tingkat pertama.

IKN Jadi Ujian Pemerataan Kesehatan Kaltim

Pembangunan IKN membawa perubahan besar bagi Kaltim. Pertumbuhan penduduk, mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi akan meningkatkan kebutuhan terhadap layanan kesehatan.

Namun, keberhasilan transformasi kesehatan Kaltim tidak cukup diukur dari seberapa modern fasilitas kesehatan di IKN.

Ukuran sebenarnya adalah seberapa jauh masyarakat di pelosok Kaltim ikut merasakan dampaknya.

Jika rumah sakit dan dokter spesialis hanya semakin terkonsentrasi di kawasan perkotaan, maka IKN justru berisiko memperlebar kesenjangan.

Karena itu, pesan Rudy kepada IDI menjadi semakin relevan: IKN harus menjadi lokomotif pemerataan kesehatan, bukan sekadar etalase layanan kesehatan modern.

Pelantikan Pengurus IDI Wilayah Kaltim Masa Bakti 2025–2028 mengusung tema “Bersinergi Membangun Kesehatan Kaltim dan IKN melalui Profesionalisme, Etika, dan Perlindungan Hukum Kedokteran.”

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisi VI DPR RI Hj Sarifah Suraidah Harum dan Deputi Otorita IKN Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Alimuddin.

IDI Wilayah Kaltim periode 2025–2028 dipimpin Mansyah, sedangkan Ketua Dewan Pakar dijabat H Andi Sofyan Hasdam.

Kini tantangannya jelas: ketika IKN dibangun sebagai ibu kota baru Indonesia, Kaltim juga harus membangun sistem kesehatan baru yang mampu membawa dokter, dokter spesialis dan layanan berkualitas hingga ke wilayah paling jauh.

Editor : Abraham Johan