8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, Modusnya Lowongan Kerja Bergaji Besar

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut menjadi tentara Rusia melalui modus penawaran pekerjaan sipil dengan iming-iming gaji besar.

Perekrutan tersebut diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga. Para WNI awalnya disebut tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada mereka berujung pada keterlibatan sebagai tentara.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan informasi mengenai dugaan perekrutan itu diperoleh dari otoritas intelijen Indonesia.

“Kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa rekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga, yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” kata Dasco dikutip dari laman DPR.

Menurut Dasco, para WNI tersebut mendaftarkan diri karena percaya dengan tawaran pekerjaan yang diberikan.

Namun, setelah melalui proses perekrutan, mereka justru dikirim untuk bergabung sebagai tentara.

“Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara,” ujarnya.

Direkrut Lewat Negara Ketiga

Modus tersebut menjadi perhatian karena proses perekrutan tidak dilakukan secara terbuka sebagai perekrutan tentara.

Para WNI disebut terlebih dahulu ditawarkan pekerjaan sipil, seperti tenaga administrasi atau satuan pengamanan. Iming-iming gaji besar kemudian menjadi daya tarik bagi calon pekerja.

Setelah mendaftar, mereka menjalani proses perekrutan yang berujung pada pengiriman untuk menjadi tentara.

Dasco tidak merinci negara pihak ketiga yang dimaksud maupun bagaimana proses pengiriman para WNI tersebut dilakukan.

Namun, informasi intelijen itu telah ditindaklanjuti pemerintah.

Intelijen dan Kemlu Turun Tangan

Pemerintah disebut telah melakukan langkah antisipasi setelah memperoleh informasi mengenai dugaan perekrutan delapan WNI tersebut.

Otoritas intelijen Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan koordinasi untuk menangani persoalan tersebut.

“Nah begitu informasi yang kami dapat dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi, dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut,” tutur Dasco.

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah munculnya korban baru dengan modus serupa sekaligus memastikan perlindungan terhadap WNI.

Pemerintah juga diharapkan dapat memperjelas keberadaan dan kondisi delapan WNI yang diduga telah direkrut tersebut.

Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan gaji besar, terutama jika informasi mengenai perusahaan, jenis pekerjaan, negara tujuan, maupun proses keberangkatannya tidak jelas.

Pemerintah pun dituntut memperkuat pengawasan terhadap jalur perekrutan tenaga kerja ke luar negeri agar tawaran pekerjaan sipil tidak berubah menjadi pintu masuk perekrutan untuk kepentingan militer.

Editor : Abraham Johan