Alasan BGN Anggarkan Zoom Meeting Rp 5,7 Miliar Terungkap, Dadan: Untuk Koordinasi Program

JAKARTA, inibalikpapan.com— Isu anggaran layanan video conference senilai Rp5,7 miliar akhirnya dijawab Badan Gizi Nasional (BGN). Lembaga ini menegaskan, penggunaan anggaran tersebut untuk mendukung koordinasi besar-besaran dalam program makan bergizi gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebut kebutuhan komunikasi digital berskala besar menjadi krusial. Sebab program ini melibatkan banyak pihak dari pusat hingga daerah.

“Program makan bergizi melibatkan banyak pihak, mulai dari pusat, pemerintah daerah, satuan pelayanan, hingga pelaksana di lapangan. Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program,” ujar Dadan dalam keterangan resminya di laman BGN.

Ia menjelaskan, layanan video conference yang mereka adakan bukan sekadar platform rapat biasa. Melainkan sistem enterprise terpusat di bawah Pusat Data dan Informasi BGN.

Sistem ini memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Menurut Dadan, fasilitas tersebut akan mereka gunakan secara luas, mulai dari pimpinan pusat hingga pelaksana program di daerah, termasuk kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Layanan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan program, antara lain rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, serta kegiatan edukasi publik,” jelasnya.

Ia menegaskan, keberadaan sistem ini penting untuk memastikan seluruh pelaksana program menerima arahan yang sama, tanpa perbedaan informasi di lapangan.

“Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program,” tutup Dadan.

Sebelumnya, data pengadaan layanan video conference ini menjadi perhatian publik setelah tercantum dalam sistem SIRUP LKPP. Ini dengan nilai pagu mencapai Rp5,79 miliar untuk periode April hingga Desember 2026.***