Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin Tolak Usulan Pangkalan Militer Rusia di Papua

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memberikan tanggapan keras terhadap laporan media internasional yang menyebut Federasi Rusia telah mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah Indonesia untuk mendirikan pangkalan militer di Lanud Manuhua, Biak, Papua.
Menurut politisi senior dari Fraksi PDI Perjuangan itu, permintaan tersebut bertentangan langsung dengan konstitusi Indonesia dan tidak sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi fondasi diplomasi Tanah Air.
“Pendirian pangkalan militer asing di wilayah Indonesia adalah bentuk pelanggaran konstitusi. Ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kedaulatan dan arah politik luar negeri kita,” tegas Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin dikutip dari laman DPR.
Rusia Minta Lanud Manuhua Jadi Pangkalan VKS
Permintaan Rusia ini pertama kali diungkap oleh media pertahanan internasional seperti Janes dan The Sydney Morning Herald.
Menurut laporan tersebut, Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin telah bertemu dengan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia pada Februari 2025.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas kemungkinan penempatan pesawat jarak jauh Russian Aerospace Forces (VKS) di Lanud Manuhua, yang berbagi landasan pacu dengan Bandara Frans Kaisiepo.
BACA JUGA :
Ancaman terhadap Stabilitas Kawasan Asia Tenggara
TB Hasanuddin mengingatkan bahwa kehadiran pangkalan militer asing di Indonesia dapat memicu ketegangan geopolitik di kawasan Asia Tenggara. Hal ini berpotensi mengganggu solidaritas dan stabilitas antarnegara anggota ASEAN.
“Kita harus sangat berhati-hati. ASEAN dibangun atas dasar kepercayaan dan kerja sama, bukan persaingan kekuatan militer,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa membuka ruang bagi kekuatan militer asing justru akan menyeret Indonesia ke dalam konflik antarnegara besar, yang bertentangan dengan semangat Indonesia sebagai penjaga perdamaian dunia.
Seruan untuk Pemerintah: Tolak Permintaan Rusia
TB Hasanuddin mendesak pemerintah untuk menolak tegas permintaan Rusia tersebut. Ia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap berdiri pada prinsip netralitas dan non-blok, serta tidak membuka peluang bagi keterlibatan militer asing di wilayah NKRI.
“Kepentingan nasional kita jauh lebih penting daripada ambisi geopolitik negara lain. Jangan biarkan Indonesia dijadikan pion dalam permainan kekuatan global,” tegasnya.
BACA JUGA