BEM se-Balikpapan Tagih Kerja Nyata Pemerintah: Air Bersih, BBM hingga Karhutla Disorot

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Balikpapan menggelar mimbar bebas di Tugu Manuntung, Jalan Wiluyo Puspoyudo, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Jumat (28/8/2026) sekitar pukul 17.00 Wita.

Aksi tersebut menjadi panggung kritik mahasiswa terhadap sejumlah persoalan yang dinilai belum tuntas, mulai dari krisis air bersih, distribusi BBM, pengawasan kendaraan berat, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Tak sekadar menyampaikan protes, mahasiswa menuntut pemerintah menunjukkan langkah konkret dan terukur untuk menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

Dalam aksi itu, mahasiswa membawa foto Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan, “Indonesia Tidak Baik-Baik Saja, Bencana Datang Negara Jangan Hilang.”

Koordinator lapangan aksi, Helmy Febrian, mengatakan isu yang dibawa BEM se-Balikpapan merupakan persoalan daerah maupun nasional yang membutuhkan respons serius dari pemerintah.

Air Bersih Jadi Sorotan Utama

Helmy menempatkan persoalan air bersih sebagai salah satu isu paling mendesak. Terlebih, kondisi musim kemarau berpotensi meningkatkan kebutuhan air masyarakat.

Menurut dia, pemerintah daerah bersama Perumda Tirta Manuntung Balikpapan harus memiliki langkah mitigasi yang jelas agar persoalan pasokan air tidak semakin membebani masyarakat.

“Kita melihat masih terjadi kekurangan air bersih di sejumlah wilayah. Seharusnya PDAM telah memiliki langkah mitigasi dan antisipasi untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau,” ujarnya.

Mahasiswa juga meminta kualitas pelayanan air bersih dievaluasi. Mereka menilai masyarakat sebagai pelanggan berhak memperoleh pelayanan yang layak, stabil, dan berkelanjutan.

Balikpapan Kota Minyak, tetapi BBM Masih Antre

Sorotan berikutnya diarahkan pada distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite.

Mahasiswa mempertanyakan masih munculnya antrean dan persoalan distribusi BBM di Balikpapan. Kondisi tersebut dinilai ironis mengingat Balikpapan selama ini dikenal sebagai salah satu kota yang memiliki sejarah panjang dengan industri minyak.

“Balikpapan dikenal sebagai kota minyak, namun persoalan BBM masih terjadi,” kata Helmy.

BEM se-Balikpapan meminta pemerintah dan instansi terkait memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran serta tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.

Kendaraan Berat Diminta Tak Lagi Kebal Aturan

Mahasiswa juga menyoroti pengawasan kendaraan berat yang melintas di ruas-ruas jalan yang telah diatur.

Mereka mendesak Pemerintah Kota Balikpapan dan Satpol PP memperkuat pengawasan serta memastikan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) maupun Peraturan Daerah (Perda) benar-benar ditegakkan.

Bagi mahasiswa, aturan tidak cukup hanya tertulis. Implementasi di lapangan harus terlihat dan memberikan kepastian bagi masyarakat pengguna jalan.

MBG Didukung, tetapi Pengawasan Harus Ketat

Terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), BEM se-Balikpapan menyatakan dukungan. Namun, dukungan tersebut disertai tuntutan agar pemerintah memperketat pengawasan.

Mahasiswa meminta kualitas bahan makanan, proses pengolahan, distribusi, hingga mekanisme pengawasan diperiksa secara serius.

Mereka mengingatkan program yang menyasar masyarakat dan anak-anak tersebut tidak boleh hanya mengejar target penyaluran. Aspek keamanan, kualitas, dan manfaat makanan harus menjadi prioritas.

Koperasi Merah Putih Jangan Sekadar Program

Pelaksanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga dipertanyakan mahasiswa.

Helmy meminta pemerintah memastikan lokasi, tata kelola, dan keberadaan koperasi benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan serta akses masyarakat.

“Jangan sampai program yang mengatasnamakan kesejahteraan rakyat justru tidak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung,” ujarnya.

Mahasiswa menilai setiap program pemerintah harus dapat diukur dari manfaat yang diterima masyarakat, bukan sekadar dari keberadaan program atau seremonial peluncurannya.

Karhutla Diminta Ditangani Serius

Di sektor lingkungan, mahasiswa menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Mereka meminta penanganan karhutla dilakukan secara serius, transparan, dan melibatkan seluruh unsur terkait. Pencegahan juga dinilai harus diperkuat agar pemerintah tidak hanya bergerak setelah kebakaran meluas.

Selain isu daerah, mahasiswa membawa sejumlah persoalan hukum nasional. Di antaranya perkara yang ditangani Kejaksaan Agung serta perkembangan pembahasan RUU Perampasan Aset.

BEM Tagih Tindak Lanjut, Bukan Sekadar Mendengar

Helmy menegaskan BEM se-Balikpapan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.

Menurut dia, kritik mahasiswa bukan bertujuan sekadar menolak kebijakan, tetapi mendorong agar pemerintah memperbaiki kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin BEM se-Balikpapan kembali bangkit dan konsisten menyuarakan aspirasi rakyat. Kritik terhadap pemerintah harus dilakukan secara konstruktif, objektif, dan terarah agar dapat mendorong perbaikan kebijakan,” katanya.

Mahasiswa selanjutnya mendesak Pemerintah Kota Balikpapan, DPRD Kota Balikpapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, DPRD Kaltim, serta Polresta Balikpapan memberikan tindak lanjut nyata atas berbagai aspirasi yang disampaikan.

Usai menggelar mimbar bebas di Tugu Manuntung, massa bergerak menuju Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Simpang Tiga Balikpapan Center. Di lokasi tersebut, mahasiswa melakukan foto bersama sekaligus memasang spanduk sebagai penanda berakhirnya aksi.

Bagi BEM se-Balikpapan, kritik yang disampaikan bukan sekadar bentuk penolakan terhadap pemerintah. Mereka ingin memastikan kebijakan dan program yang digulirkan negara benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat, bukan berhenti pada narasi dan janji.

Penulis : Samsul

Editor : Abraham Johan