BGN Bantah Anggaran MBG Dipangkas Rp67 Triliun, Fokus Efisiensi Tanpa Kurangi Layanan

JAKARTA, inibalikpapan.com— Badan Gizi Nasional (BGN) membantah kabar pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp67 triliun pada 2026 seperti yang ramai publik bahas dalam beberapa hari terakhir.

BGN menegaskan anggaran resmi program MBG sejak awal memang sebesar Rp268 triliun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026, bukan terpotong dari Rp335 triliun.

“Informasi tersebut dipastikan tidak benar, sebab anggaran resmi BGN tahun 2026 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026 sejak awal adalah sebesar Rp268 triliun,” tulis BGN melalui akun Instagram resminya, Senin (25/5/2026).

Menurut BGN, angka Rp67 triliun yang ramai disebut sebagai anggaran yang sebenarnya merupakan dana cadangan dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN), bukan bagian dari pagu utama program MBG.

Polemik anggaran MBG mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemerintah masih membuka peluang efisiensi lanjutan terhadap program tersebut. Pernyataan itu memicu spekulasi bahwa anggaran MBG mengalami pengurangan signifikan.

Fokus Optimalisasi Anggaran

Di tengah sorotan publik terhadap tata kelola dan efektivitas program, BGN memastikan fokus pemerintah saat ini adalah mengoptimalkan penggunaan anggaran utama. Ini tanpa mengurangi kualitas layanan makanan bergizi bagi para siswa sekolah.

Mayoritas anggaran MBG langsung untuk kebutuhan operasional di lapangan. Terutama pengadaan bahan baku makanan melalui jaringan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Sekitar 70 persen anggaran mereka gunakan untuk bahan baku makanan. Sementara itu 20 persen untuk kebutuhan operasional termasuk distribusi kendaraan dan insentif relawan. Serta 10 persen sisanya untuk kebutuhan pendukung lainnya.

Hingga akhir April 2026, realisasi anggaran program MBG tercatat telah mencapai Rp75 triliun.

Berdasarkan data per 24 Mei 2026, program MBG telah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat. Ini melalui 29.225 SPPG yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

BGN menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan. Ini di tengah tingginya perhatian publik terhadap penggunaan anggaran negara dalam program strategis nasional tersebut.***