DPR Kebut Revisi UU Larangan Monopoli, KPPU Bakal Lebih Kuat dan Anggaran Dinaikkan

JAKARTA, inibalikpapan.com – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI serius menggarap penguatan kelembagaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Ini melalui upaya revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No. 5/1999) tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Revisi regulasi ini mereka target rampung tahun ini. Denga harapan dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Amandemen UU No. 5/1999, Adisatrya Suryo Sulisto memastikan itu. Ia bilang hal ini saat menghadiri peringatan 25 Tahun KPPU di kantor pusat lembaga tersebut di Jakarta.

“Pembahasan UU No. 5/1999 kemungkinan akan mulai setelah 17 Agustus 2025. Namun para pimpinan Komisi VI telah sepakat untuk memperkuat kelembagaan KPPU, agar kewenangannya bisa lebih efektif dalam mengawasi persaingan usaha,” tegas Adi.

Adisatrya juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran bagi KPPU. Setelah melihat langsung kondisi gedung KPPU untuk pertama kalinya, ia mengakui bahwa lembaga tersebut memang membutuhkan alokasi dana yang lebih besar. Terutama untuk mendukung operasional dan efektivitas kinerjanya.

“Saya baru pertama kali melihat langsung Gedung KPPU. Jadi saya akui, memang KPPU membutuhkan anggaran yang lebih banyak,” ujarnya.

Amandemen UU No. 5/1999 telah menjadi prioritas Komisi VI DPR dan masuk dalam target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Tim Panja yang bertugas menggodok perubahan ini telah resmi dibentuk bulan lalu.

DPR menilai amandemen ini krusial untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan kompetitif. Pada gilirannya akan menarik lebih banyak investasi.

“Tidak ada ekonomi maju yang tidak memiliki persaingan usaha yang sehat. Karena pelaku usaha diberikan level of playing field atau kesempatan berusaha yang sama. Dengan iklim usaha yang sehat, iklim investasi juga akan membaik, sehingga positif bagi perekonomian nasional,” jelas Adisatrya.***