Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Minta Warga Balikpapan Tak Ragu Berbagi Data

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Balikpapan mulai melaksanakan pendataan lapangan dalam rangka Sensus Ekonomi 2026. Masyarakat diminta menerima petugas dan memberikan informasi yang benar agar data yang dihasilkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.

Kepala BPS Kota Balikpapan, Marinda Dama Prianto, mengatakan kegiatan pendataan dilakukan berdasarkan kondisi de facto atau sesuai keberadaan warga saat ini. Karena itu, seluruh masyarakat yang tinggal dan menetap di Balikpapan akan tetap masuk dalam pendataan, termasuk mereka yang belum memiliki KTP Balikpapan.

“Pendataan dilakukan secara de facto. Jadi siapa pun yang saat ini tinggal di Balikpapan akan tetap didata. Dari hasil pendataan nanti akan terlihat jumlah riil penduduk yang benar-benar menetap di Kota Balikpapan,” kata Marinda.

Menurutnya, data yang diperoleh akan memberikan gambaran lebih akurat mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat. Informasi tersebut nantinya menjadi salah satu rujukan penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

BPS juga memastikan seluruh petugas yang turun ke lapangan dibekali identitas resmi sehingga masyarakat tidak perlu ragu saat menerima kunjungan.

“Petugas kami menggunakan rompi resmi BPS Kota Balikpapan, dilengkapi name tag dan surat tugas yang ditandatangani Kepala BPS Kota Balikpapan,” ujarnya.

Cuaca dan Penolakan Jadi Tantangan

Memasuki hari ketiga pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, BPS mengakui masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Cuaca menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mobilitas petugas saat melakukan pendataan dari rumah ke rumah.

Selain itu, masih ditemukan sebagian kecil warga yang menolak untuk didata. Meski demikian, BPS menilai tingkat penolakan masih relatif rendah dan optimistis partisipasi masyarakat akan terus meningkat seiring sosialisasi yang dilakukan.

Dukungan juga datang dari Wali Kota Balikpapan yang telah menerima petugas untuk melakukan pendataan di kediamannya. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar mendukung pelaksanaan sensus.

Data Jadi Dasar Pemetaan Kesejahteraan

Dalam pelaksanaannya, petugas mengumpulkan berbagai informasi terkait kondisi sosial ekonomi rumah tangga. Data yang dihimpun meliputi identitas kependudukan, kondisi fisik rumah, penggunaan listrik dan gas LPG, hingga kepemilikan aset rumah tangga.

Petugas juga melakukan dokumentasi kondisi bangunan seperti atap, dinding, dan lantai sebagai bagian dari proses verifikasi data. Seluruh informasi tersebut akan digunakan untuk mendukung analisis dan pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kelompok desil.

Marinda menegaskan keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada keterbukaan masyarakat dalam memberikan informasi yang benar dan akurat.

“Data yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan pendataan ini,” tutupnya.***

Penulis: Samsul
Editor: Donny Moslem