Pertamina Dukung Pembentukan Satgas BBM Subsidi

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan menyatakan dukungannya terhadap rencana Pemerintah Kota Balikpapan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM Bersubsidi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penyaluran BBM subsidi berjalan tepat sasaran dan sesuai peruntukan.

Sales Area Manager Kaltimut PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Narotama Aulia Fazri, mengatakan pihaknya siap berpartisipasi apabila dilibatkan dalam satgas yang akan melibatkan unsur pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Apabila Pertamina dilibatkan dalam tim satgas tersebut, tentu kami siap berkontribusi dan mendukung pelaksanaan pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar berjalan lebih efektif,” ujar Narotama.

Rencana pembentukan satgas ini muncul sebagai respons atas berbagai aspirasi masyarakat terkait distribusi BBM subsidi, khususnya solar, yang diharapkan semakin tepat sasaran di tengah tingginya kebutuhan sektor transportasi, logistik, dan usaha kecil.

Selain mendukung pembentukan satgas, Pertamina juga merespons usulan penambahan SPBU yang melayani penyaluran solar subsidi di Balikpapan. Menurut Narotama, kewenangan penetapan kuota maupun penambahan titik penyaluran berada di bawah otoritas Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengajukan usulan penambahan kuota maupun titik distribusi kepada pemerintah pusat. Selanjutnya, usulan tersebut akan melalui proses evaluasi dan kajian oleh BPH Migas sebelum mendapatkan persetujuan.

“Pada prinsipnya, apabila ada tambahan kuota yang telah disetujui oleh BPH Migas dan dialokasikan kepada SPBU tertentu, Pertamina siap menyalurkan sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Saat ini, kuota solar subsidi untuk Kota Balikpapan masih mengacu pada alokasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Berdasarkan data Pertamina, kuota solar subsidi untuk Balikpapan mencapai sekitar 51 ribu kiloliter per tahun.

Pemerintah Kota Balikpapan sendiri tengah memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM subsidi melalui koordinasi dengan Pertamina, BPH Migas, TNI, Polri, dan berbagai unsur masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan BBM subsidi sekaligus memastikan ketersediaan pasokan bagi kelompok masyarakat yang berhak menerima.

Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi BBM subsidi yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Di tengah pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas logistik di Balikpapan, pengawasan yang lebih kuat dinilai menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pasokan energi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Dengan dukungan Pertamina serta komitmen pemerintah daerah, pembentukan satgas diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi dan memastikan manfaat subsidi energi benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.***

Penulis : Samsul

Editor : Ramadani