Efisiensi Anggaran Jangan Rugikan Petani, Nelayan dan Masyarakat Kecil

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Saadiah Uluputty, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran. Karena jangan sampai merugikan petani, nelayan, dan rakyat kecil

Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan, serta dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Karantina Indonesia dan Kepala Badan Pangan Nasional, Komisi V DPR menyetujui pemangkasan anggaran.

Namun dia menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak boleh mengorbankan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan kelautan yang menjadi penopang ekonomi rakyat.

“Kita harus memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan program prioritas yang berdampak langsung pada petani, nelayan, serta masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor ini,” tegas Saadiah dikutip dari laman DPR

Sebelumnya, Komisi IV DPR menyetujui pemangkasan anggaran di berbagai sektor sebagai bagian dari efisiensi, dengan rincian, Kementerian Pertanian: Rp10,28 triliun (35,01%).

Kementerian Kelautan dan Perikanan: Rp2,12 triliun (34,09%), Kementerian Kehutanan: Rp1,21 triliun (23,6%), Badan Karantina Indonesia: Rp395,88 miliar (27,87%) dan Badan Pangan Nasional: Rp160,9 miliar (48,76%)

BACA JUGA :

Baca Juga:

Hetifah Sjaifudian : Anggaran KIP Kuliah 2025 Tidak Dipotong

Efisiensi Anggaran Harus Berpihak pada Rakyat

Dia jugfa menyoroti pentingnya perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran, khususnya untuk program strategis yang mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

“Efisiensi anggaran bukan sekadar memangkas, tetapi harus diiringi strategi yang tepat agar tidak menghambat pelayanan publik,” tambahnya.

DPR Kawal Optimalisasi Anggaran

Dalam kesempatan Raker dengan pemerintah, Komisi IV DPR RI juga mendorong pemerintah untuk tetap memprioritaskan anggaran bagi program swasembada pangan, keberlanjutan sektor pertanian, serta penguatan sektor kelautan.

“Kami akan terus mengawal agar anggaran yang tersedia digunakan secara optimal dan tetap berpihak kepada rakyat,” ujar Saadiah.

Di akhir rapat, Saadiah menegaskan komitmen DPR RI dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

“DPR dan pemerintah harus bekerja sama memastikan efisiensi anggaran tidak mengurangi efektivitas pelayanan publik dan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.