TKD Balikpapan Dipangkas Lebih Rp1 Triliun, Pelayanan Masyarakat Tidak Boleh Terganggu

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tidak akan memengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

Meski kemampuan fiskal daerah mengalami tekanan, pemerintah tetap memprioritaskan sektor kesehatan, pendidikan, dan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan warga.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi, mengatakan TKD yang diterima Balikpapan pada 2026 sekitar Rp1,3 triliun. Nilai tersebut turun lebih dari Rp1 triliun atau sekitar 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“TKD kita tahun ini kurang lebih Rp1,3 triliun. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya memang berkurang sekitar Rp1 triliun lebih atau sekitar 40 persen. Ini tentu menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran,” ujar Agus Budi, Kamis (6/8/2026).

Meski demikian, ia menegaskan Pemkot Balikpapan telah menyiapkan strategi agar pelayanan publik tetap berjalan normal.

“Kami melakukan efisiensi, tetapi bukan pada pelayanan kepada masyarakat. Yang kami kurangi adalah belanja-belanja yang sifatnya operasional dan tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” katanya.

Menurut Agus Budi, efisiensi dilakukan dengan membatasi perjalanan dinas, memangkas belanja makan dan minum, hingga menyederhanakan kegiatan yang bersifat seremonial.

“Kita membatasi perjalanan dinas, mengurangi belanja makan dan minum, serta berbagai kegiatan yang sifatnya hanya pendukung atau aksesori. Bahkan kegiatan seremonial juga kita sederhanakan. Prinsipnya, anggaran harus lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.

Ia memastikan arahan Wali Kota Balikpapan sangat tegas, yakni seluruh program prioritas tidak boleh terganggu meskipun kondisi keuangan daerah sedang mengalami penyesuaian.

“Pesan Bapak Wali Kota jelas, pelayanan dasar harus tetap menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat merasakan dampak dari penyesuaian anggaran ini,” ungkapnya.

Jadi Prioritas Pembangunan

Agus Budi menambahkan, program kesehatan melalui BPJS, pembangunan sekolah, subsidi pendidikan, hingga program beasiswa tetap menjadi prioritas pemerintah.

“Pelayanan prioritas tetap kami lindungi. Program kesehatan melalui BPJS tetap berjalan, sektor pendidikan tetap menjadi perhatian, pembangunan sekolah tetap dilanjutkan, subsidi pendidikan dan program beasiswa juga tetap kami prioritaskan. Yang kami kurangi adalah belanja operasional yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat,” tegasnya.

Di sisi lain, Agus Budi mengungkapkan pemerintah daerah juga masih menunggu kepastian penyaluran sejumlah anggaran dari pemerintah pusat yang telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

“Harapan kami sederhana, kalau alokasi anggarannya sudah ditetapkan dalam PMK, maka dananya juga bisa segera disalurkan. Karena pemerintah daerah sudah menyusun program berdasarkan alokasi tersebut. Jangan sampai programnya sudah siap, tetapi dananya belum turun,” katanya.

Ia menyebut koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan bersama pemerintah kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur di bawah koordinasi Gubernur Kaltim.

“Kami terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar ada kepastian. Ini bukan hanya kebutuhan Balikpapan, tetapi juga seluruh daerah di Kalimantan Timur,” ujarnya.

Terkait penyusunan APBD Perubahan 2026, Agus Budi mengatakan prosesnya masih berlangsung.

“Saat ini masih kami hitung secara cermat. Kami ingin memastikan setiap penyesuaian anggaran dilakukan dengan tepat sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga dan program-program prioritas tetap dapat berjalan sesuai rencana,” pungkasnya.(***/Adv Diskominfo Balikpapan).

Penulis: Dani

Editor : Ramadani