Gubernur Rudy Mas’ud Ajak 10 Kepala Daerah di Kaltim ke Jakarta, Perjuangkan TKD dan Dana Kurang Salur

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud (Harum) menggalang kekuatan seluruh bupati dan wali kota untuk memperjuangkan dana daerah yang dipangkas pemerintah pusat. Langkah itu diambil menyusul anjloknya Transfer ke Daerah (TKD) dan belum dibayarkannya dana kurang salur yang nilainya mencapai triliunan rupiah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Harum saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/8/2026).

Rakor digelar untuk mendengar langsung kondisi keuangan 10 kabupaten dan kota di Kaltim setelah kebijakan pemangkasan TKD oleh pemerintah pusat yang berdampak besar terhadap kemampuan fiskal daerah.

APBD Tertekan, Belanja Pegawai Membengkak

Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menyampaikan bahwa berkurangnya TKD otomatis mengubah postur APBD masing-masing. Salah satu dampak yang paling dirasakan adalah meningkatnya persentase belanja pegawai terhadap total anggaran, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan semakin terbatas.

Selain itu, hampir seluruh pemerintah kabupaten dan kota mengeluhkan belum cairnya dana kurang salur dari pemerintah pusat yang hingga kini masih menggantung.

Menurut Harum, persoalan tersebut tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri karena menyangkut kepentingan seluruh masyarakat Kalimantan Timur.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota ini satu tubuh. Satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan,” tegas Harum, dikutip inibalikpapan.

Siap Temui Presiden dan Menteri Keuangan

Gubernur Harum menegaskan, dalam waktu dekat dirinya akan mengajak seluruh bupati dan wali kota menemui pemerintah pusat, termasuk Menteri Keuangan dan Presiden Prabowo Subianto, untuk menyampaikan langsung kondisi fiskal yang dihadapi daerah.

Namun, ia mengingatkan agar perjuangan tersebut dilakukan dengan cara yang santun, sesuai mekanisme, dan mengedepankan dialog.

“Kita akan datang baik-baik dan tanya apa solusinya terkait dana kurang salur dan TKD,” ujarnya.

Harum berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi atas penurunan Transfer ke Daerah, termasuk menyelesaikan pembayaran dana kurang salur yang hingga kini nilainya mencapai triliunan rupiah di Kalimantan Timur.

Minta Kepala Daerah Kompak Perjuangkan Hak Kaltim

Dalam arahannya, Harum juga mengajak seluruh kepala daerah bersatu memperjuangkan hak fiskal Kalimantan Timur sebagai daerah penghasil minyak, gas bumi, dan batu bara.

Menurutnya, dukungan pemerintah pusat melalui penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta penyelesaian dana kurang salur akan menjadi kunci agar program pembangunan di daerah tetap berjalan.

Ia menegaskan, kepastian pendanaan tersebut sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.

Editor : Abraham Johan