Indeks Demokrasi Kaltim 2025 Naik Jadi 82,66, Tapi Akses Informasi Publik Masih Jadi Catatan

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Kualitas demokrasi di Kalimantan Timur menunjukkan perbaikan. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kaltim 2025 mencapai 82,66, naik 1,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya dan tetap berada dalam kategori Tinggi.

Capaian tersebut menjadi sinyal positif di tengah geliat pembangunan Kaltim sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, kenaikan indeks demokrasi itu belum sepenuhnya menutup sejumlah persoalan, terutama terkait akses masyarakat terhadap informasi publik dan kebebasan berkeyakinan.

Hal itu terungkap dalam Rapat Tim Pokja IDI Provinsi Kaltim, Rabu (9/9/2026), dikutip dari laman Pemprov.

Sekretaris Kesbangpol Kaltim Ahmad Firdaus Kurniawan mengatakan peningkatan IDI merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor dalam menjaga sejumlah indikator demokrasi, mulai dari kebebasan, kesetaraan hingga kapasitas lembaga demokrasi.

Kapasitas Lembaga Demokrasi Melonjak

Berdasarkan data teknis IDI 2025, seluruh aspek utama penyusun indeks demokrasi Kaltim mengalami peningkatan. Aspek Kebebasan naik 1,10 poin, sedangkan aspek Kesetaraan meningkat 1,20 poin.

Kenaikan paling besar terjadi pada aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, yang melonjak 3,33 poin.

Sejumlah indikator bahkan mencatat peningkatan sangat signifikan. Partisipasi masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan, misalnya, melonjak 38,18 poin hingga mencapai angka 100.

Pemenuhan hak-hak pekerja juga tercatat mencapai angka sempurna.

Capaian tersebut menunjukkan adanya penguatan pada kapasitas institusi demokrasi sekaligus ruang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

Akses Informasi Publik Justru Menurun

Di balik rapor hijau tersebut, masih terdapat sejumlah indikator yang perlu mendapat perhatian serius.

Salah satunya adalah akses masyarakat terhadap informasi publik yang mengalami penurunan tajam.

Fluktuasi juga terjadi pada indikator kebebasan berkeyakinan. Artinya, peningkatan skor IDI secara keseluruhan belum otomatis berarti seluruh aspek demokrasi di Kaltim telah berjalan tanpa persoalan.

Catatan tersebut menjadi penting karena keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi partisipasi publik. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi yang memadai agar dapat mengawasi kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.

IDI Jadi Pijakan Evaluasi

Kesbangpol Kaltim bersama pemangku kepentingan terkait berkomitmen menjadikan hasil IDI 2025 bukan sekadar angka statistik, tetapi sebagai dasar evaluasi kebijakan.

Evaluasi secara berkala akan terus dilakukan untuk memastikan pembangunan ekonomi dan fisik, termasuk pembangunan kawasan IKN, berjalan beriringan dengan penguatan kebebasan sipil, kesetaraan, keadilan sosial dan kapasitas kelembagaan demokrasi.

Dengan skor 82,66, demokrasi Kaltim memang berada di jalur positif. Namun, pekerjaan rumah pada keterbukaan informasi dan kebebasan berkeyakinan menunjukkan bahwa capaian tersebut masih membutuhkan pengawalan agar peningkatan indeks benar-benar terasa dalam kehidupan demokrasi masyarakat.

Editor : Abraham Johan