Gubernur Kaltim Minta Pemeriksaan BPK Jangan Jadi Formalitas: Jika Ada Kesalahan, Langsung Perbaiki

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud meminta seluruh jajaran Pemprov Kaltim tidak menganggap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekadar agenda administratif. Ia menegaskan, pemeriksaan harus menjadi momentum membenahi pengelolaan keuangan daerah agar lebih tertib, transparan dan akuntabel.

Pesan tersebut disampaikan Rudi Mas’ud saat memimpin entry meeting pemeriksaan pendahuluan semester II BPK RI Perwakilan Kaltim, Rabu (9/9/2026).

Dalam kegiatan itu, Rudi didampingi Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni. Hadir pula para kepala organisasi perangkat daerah (OPD), direktur rumah sakit serta pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Kaltim.

Kepala OPD Diminta Buka Semua Data

Rudi menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah, pimpinan rumah sakit dan BUMD beserta jajarannya bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan.

Ia meminta seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan BPK disampaikan secara detail, objektif dan terbuka. Tidak boleh ada informasi yang sengaja ditutup-tutupi.

Gubernur juga menekankan pentingnya keterlibatan langsung pimpinan OPD dalam pemeriksaan. Menurutnya, kehadiran pimpinan diperlukan agar setiap persoalan yang muncul dapat segera diselesaikan tanpa menunggu berlarut-larut.

“Jika ada kekurangan, kita lengkapi; jika ada kesalahan, kita perbaiki. Yang paling penting adalah jangan menunggu temuan ini terulang bahkan berulang-ulang,” tegas Rudi, dikutip dari laman Pemprov.

Soroti PAD dari Rumah Sakit dan BUMD

Selain aspek kepatuhan administrasi, Rudi menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia secara khusus menyinggung potensi pendapatan dari sektor rumah sakit serta BUMD, termasuk Bankaltimtara. Menurutnya, pengelolaan aset dan badan usaha milik daerah harus mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah.

Karena itu, Rudi berharap pemeriksaan BPK tidak hanya menghasilkan daftar catatan administratif. Ia meminta rekomendasi pemeriksaan juga diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan daerah.

Pemeriksaan Jadi Momentum Pembenahan

Rudi menegaskan pemeriksaan BPK harus dimanfaatkan sebagai instrumen evaluasi untuk mencegah persoalan yang sama kembali muncul pada pemeriksaan berikutnya.

Ia meminta seluruh jajaran Pemprov Kaltim menjadikan proses tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan demikian, hasil pemeriksaan tidak berhenti pada temuan dan rekomendasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan mendorong kemajuan Kalimantan Timur.

Editor : Abraham Johan