Istana Bantah Isu Reshuffle Agustus, Tegaskan Belum Ada Rencana Ganti Menteri

JAKARTA, inibalikpapan.com – Istana Kepresidenan membantah kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan kabinet pada Agustus 2026. Hingga saat ini, pemerintah menegaskan belum ada rencana resmi terkait pergantian menteri, termasuk isu yang menyeret Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan kabar mengenai reshuffle kembali mencuat tanpa dasar yang jelas. Menurutnya, Presiden Prabowo belum memiliki agenda untuk melakukan perubahan susunan kabinet.

“Isu reshuffle? Kok ada isu reshuffle lagi?” kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7/2026), sesaat sebelum Sidang Kabinet Paripurna.

Saat ditanya mengenai informasi yang menyebut Menteri PU Dody Hanggodo berpotensi diganti pada Agustus mendatang, Prasetyo kembali menegaskan belum ada pembahasan mengenai perombakan kabinet.

“Nggak ada, belum ada. Tidak ada isu reshuffle,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi. Ia mengatakan kewenangan terkait perombakan kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden sehingga dirinya tidak dapat memberikan penjelasan mengenai isu tersebut.

“Kita mana tahu soal itu,” kata Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Presiden Dikabarkan Evaluasi

Isu reshuffle mencuat setelah beredar informasi dari sejumlah sumber yang menyebut Presiden tengah mengevaluasi kinerja beberapa menteri. Salah satu nama yang disebut adalah Menteri PU Dody Hanggodo.

Salah seorang sumber menyebut evaluasi terhadap Dody dikaitkan dengan dinamika yang terjadi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam beberapa waktu terakhir.

“Presiden Prabowo tidak menyukai menteri yang memicu kegaduhan ataupun polemik di tengah masyarakat,” kata sumber tersebut.

Sumber lain juga mengakui adanya pembahasan mengenai kemungkinan perombakan kabinet pada Agustus. Menurutnya, Dody menjadi salah satu menteri yang disebut berpotensi diganti, meski keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Presiden.

“Penggantinya belum pasti. Biasanya berasal dari partai yang sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan posisi Menteri PU nantinya diisi kalangan profesional atau aparatur sipil negara (ASN), tergantung pertimbangan Presiden terhadap kebutuhan organisasi pemerintahan.

Selain isu reshuffle, Kementerian Pekerjaan Umum belakangan menjadi sorotan setelah beredarnya dokumen perjalanan dinas Menteri PU ke Amerika Serikat serta munculnya pembahasan mengenai mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementerian. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi yang mengaitkan kedua isu tersebut dengan evaluasi kabinet.***

Penulis: Donny M.

Sumber: Suara.com (jaringan inibalikpapan.com)

Editor: Donny