Jenderal Gatot: Meritokrasi TNI Jangan Tergeser, Perang Informasi Kini Jadi Ancaman Nyata

JAKARTA, inibalikpapan.com,– Meritokrasi TNI menjadi sorotan Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo. Mantan Panglima TNI itu mengingatkan jabatan di tubuh militer harus diberikan kepada prajurit berprestasi, bukan karena kedekatan politik, karena menurutnya hal itu bisa menggerus profesionalisme hingga mengancam ketahanan negara.

Peringatan itu disampaikan Gatot dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab” bertema 81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Tangguh dan Berdaulat yang digelar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Rabu (19/8/2026).

“Kalau meritokrasi benar-benar ditegakkan, yang memimpin TNI adalah orang-orang yang memang berprestasi,” kata Gatot.

Menurutnya, proses penilaian di TNI selama ini dibangun melalui tahapan panjang, mulai dari tes psikologi, rekam jejak moral, etika, pendidikan hingga pengalaman bertugas di lapangan.

Gatot menilai bahaya muncul ketika promosi jabatan lebih dipengaruhi faktor nonprofesional.

Ia mencontohkan prajurit yang bertugas di wilayah konflik seperti Papua bisa kehilangan motivasi apabila melihat jabatan justru diberikan kepada orang yang tidak ditempa pengalaman serupa.

“Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi ternyata yang naik orang yang tentara salon,” ujarnya.

Ia juga melontarkan kritik keras terhadap prajurit yang mengejar jabatan melalui jalur politik.

“Mohon maaf saya agak kasar, orang-orang seperti itu adalah pelacur politik. Tentara itu tidak boleh begitu,” tegas Panglima TNI periode 2015–2017 tersebut.

Menurut Gatot, rusaknya meritokrasi berpotensi mengikis netralitas sekaligus kepercayaan prajurit terhadap sistem kepemimpinan di TNI.

“Tiang utama menjaga kedaulatan adalah TNI. Kalau dipimpin orang yang takut perang, ya selesai sudah,” katanya.

Modernisasi TNI Tak Cukup Beli Alutsista

Selain menyoroti kepemimpinan, Gatot menilai modernisasi pertahanan Indonesia tidak cukup hanya dengan membeli alat utama sistem senjata (alutsista).

Ia mendorong penguatan interoperabilitas antarsatuan, penguasaan teknologi strategis, kemampuan siber, hingga pembangunan industri pertahanan nasional agar Indonesia mampu memproduksi sekaligus memelihara sistem pertahanannya sendiri.

“Pada saatnya Indonesia harus bisa memproduksi dan memelihara sistem pertahanan sendiri,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan TNI tetap harus berada pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara dan tidak ditarik ke ranah politik praktis.

Perang Informasi Jadi Medan Tempur Baru

Gatot menyebut ancaman saat ini tidak lagi sebatas perang fisik. Menurutnya, perang informasi telah menjadi medan tempur baru yang memanfaatkan disinformasi, operasi psikologis, media sosial, serangan siber hingga kecerdasan buatan (AI).

“Perang informasi tidak merusak gedung beton, tetapi merusak cara berpikir dan kesadaran sebuah bangsa,” katanya.

Ia menjelaskan algoritma media sosial dapat menciptakan echo chamber, yakni ruang gema yang membuat seseorang hanya menerima informasi yang menguatkan pandangannya sendiri sehingga polarisasi masyarakat semakin tajam.

Perkembangan AI, lanjutnya, membuat konten sintetis dan manipulasi informasi semakin sulit dibedakan dari fakta.

“Sekarang membuat konten sintetis dan manipulasi fakta menjadi sangat realistis. Masyarakat bisa dibuat bingung,” ujarnya.

Karena itu, ia menilai ketahanan informasi harus menjadi bagian penting dari sistem pertahanan nasional tanpa mengorbankan kebebasan informasi.

“Bagi Indonesia, memenangkan perang informasi adalah syarat mutlak untuk menjaga persatuan, kedaulatan, dan kelangsungan hidup bangsa di abad ke-21,” tegasnya.

Singgung Kronologi Satelit Kemhan

Di akhir webinar, Gatot juga menyinggung polemik pengadaan satelit komunikasi Kementerian Pertahanan yang kini menjadi perkara hukum.

Ia mengatakan ikut dalam sidang kabinet tahun 2015 yang membahas pemanfaatan slot orbit Indonesia. Menurutnya, keputusan saat itu adalah PT Telkom Indonesia yang ditugaskan mengembangkan satelit, sedangkan Kemhan menggunakan sebagian kapasitasnya untuk komunikasi pertahanan.

“Keputusannya Telkom yang mengadakan satelit, bukan Kemhan yang melakukan kontrak,” katanya.

Gatot juga menyebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ketika itu mempertanyakan bagaimana kontrak bisa dilakukan apabila keputusan kabinet tidak mengarah ke sana.

Ia menegaskan kronologi tersebut perlu diverifikasi kepada para pejabat yang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan.

“Saya ikut sidang kabinet. Maka saya bisa bicara seperti ini. Karena sudah diputuskan Presiden, terus Kemhan melakukan kontrak, maka Kemenkeu tidak bisa membayar karena perintahnya tidak ada,” tutupnya.***

Sumber: Indonesia Strategic & Defence Studies (ISDS)
Editor: Rizki