Dana Sawit Melonjak, Pemerintah Genjot PSR: Rp60 Juta per Hektare untuk Kebun Rakyat

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah menggenjot Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di tengah semakin besarnya peran industri kelapa sawit sebagai penopang ekonomi nasional sekaligus sumber bahan baku energi.

Pemerintah kini menyiapkan dukungan lebih besar untuk meremajakan kebun sawit rakyat. Bantuan PSR telah naik menjadi Rp60 juta per hektare, dua kali lipat dibandingkan besaran Rp30 juta per hektare yang berlaku sejak 2024.

Langkah tersebut dinilai mendesak karena pemerintah sekaligus tengah mendorong penggunaan biodiesel B50, yang akan meningkatkan kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri sawit memberikan kontribusi sekitar 3,5 persen terhadap PDB nasional.

“Di semester 1 2026, volume ekspor kelapa sawit mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78%. Hal ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit menjadi penopang ekonomi nasional dan daerah, serta menyerap tenaga kerja dan menjaga ketahanan pangan dan energi,” kata Airlangga dalam siaran persnya.

Ekspor Sawit Tembus USD32 Miliar

Sepanjang 2025, nilai ekspor kelapa sawit Indonesia mencapai USD32 miliar dengan volume 38,84 juta ton. Ekspor tersebut tumbuh 11,05 persen.

Kinerja tersebut berlanjut pada semester pertama 2026. Volume ekspor tercatat mencapai 18,37 juta ton atau tumbuh 2,78 persen.

Di sisi lain, penerimaan negara dari industri sawit juga meningkat tajam.

Hingga akhir Juli 2026, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menghimpun Rp27,81 triliun dari pungutan ekspor, naik 73,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerimaan hingga akhir 2026 bahkan diproyeksikan mencapai Rp41,22 triliun.

Dana tersebut menjadi salah satu penopang pembiayaan berbagai program penguatan industri sawit, termasuk PSR dan biodiesel.

B50 Dorong Kebutuhan CPO Jadi 18 Juta Ton

Kebijakan biodiesel B50 membuat kebutuhan peningkatan produktivitas sawit rakyat semakin mendesak.

Program B50 yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026 diperkirakan meningkatkan kebutuhan CPO untuk biodiesel dari 15,6 juta ton menjadi 18 juta ton pada 2026.

Pemerintah ingin tambahan kebutuhan tersebut tidak semata-mata dipenuhi dengan ekspansi lahan, tetapi melalui peningkatan produktivitas kebun yang sudah ada.

Di sinilah PSR menjadi instrumen penting.

Sejak 2017 hingga Juli 2026, realisasi PSR telah mencapai 427.441 hektare, dengan total dana yang disalurkan Rp12,14 triliun.

Program tersebut diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga sekitar 1 juta orang.

Sementara untuk Januari-Agustus 2026, realisasi PSR telah mencapai 40.484 hektare dengan nilai dana Rp2,42 triliun.

Pada Agustus ini, pemerintah juga akan menyalurkan PSR untuk tambahan lahan seluas 9.842 hektare, dengan nilai sekitar Rp590 miliar.

Dana Bagi Hasil Sawit Naik 22,3 Persen

Pemerintah juga mengklaim memperkuat keberpihakan kepada daerah penghasil sawit dan pekebun.

Dana bagi hasil sawit meningkat 22,3 persen, dari Rp1,03 triliun pada 2025 menjadi Rp1,26 triliun pada 2026.

Airlangga mengatakan penandatanganan PKS tiga pihak antara BPDP, bank penyalur dan kelembagaan pekebun menjadi bagian dari strategi transformasi kebun rakyat.

“Oleh karena itu, penandatangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak antara BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun akan menjadi strategi Pemerintah untuk melakukan transformasi kebun rakyat,” ujarnya.

Pemerintah juga mendorong Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mengambil peran lebih besar dalam ekosistem sawit rakyat.

Dalam skema tersebut, KDMP diharapkan tidak hanya menjadi wadah kelembagaan pekebun, tetapi juga dapat menerima program PSR serta sarana dan prasarana pendukung.

Beasiswa Sawit Ditargetkan Naik 4 Kali Lipat

Penguatan industri sawit tidak hanya diarahkan pada kebun dan produksi CPO.

Pemerintah juga membidik peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Program Beasiswa Kelapa Sawit yang didukung BPDP.

Saat ini terdapat sekitar 5.000 mahasiswa penerima beasiswa. Pemerintah mendorong jumlah tersebut meningkat menjadi 20.000 mahasiswa.

BPDP menggandeng 42 perguruan tinggi dari Aceh hingga Papua sebagai mitra program beasiswa tersebut. Dalam kesempatan ini, kerja sama juga ditandatangani dengan sembilan perguruan tinggi.

Langkah tersebut menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang mulai memperluas fokus industri sawit, dari sekadar mengejar produksi dan ekspor menuju peningkatan produktivitas kebun rakyat, ketahanan energi, kelembagaan petani dan kualitas sumber daya manusia.

Dengan kebutuhan CPO yang terus meningkat akibat B50, tantangan pemerintah kini bukan hanya bagaimana menjaga ekspor sawit tetap tinggi, tetapi memastikan jutaan pekebun rakyat ikut menikmati pertumbuhan industri strategis tersebut.

Editor : Abraham Johan