Kaltim Sumbang Fiskal Besar, Tapi Jalannya Ratusan Kilometer Rusak Parah

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyoroti ketimpangan alokasi APBN untuk pembangunan infrastruktur. Kalimantan Timur yang disebut memiliki kontribusi fiskal besar justru mendapat porsi anggaran Bina Marga dan Sumber Daya Air (SDA) yang relatif kecil.

Lasarus menilai pola tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dalam pembangunan, terutama bagi daerah di luar Pulau Jawa yang memiliki wilayah luas dan ruang fiskal APBD terbatas.

“Di Pulau Jawa ini, rata-rata APBD-nya sudah besar, ditambah lagi APBN-nya juga besar. Kalimantan itu APBD-nya kecil-kecil, tetapi porsi APBN yang masuk ke sana juga terbatas,” ujar Lasarus saat memimpin RDP dengan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, BPJT, serta kepala balai jalan dan balai wilayah sungai seluruh Indonesia dikutip dari laman DPR.

Ia secara khusus menyoroti kondisi Kalimantan Timur.

“Kalimantan Timur, misalnya, adalah salah satu provinsi yang memberi kontribusi fiskal besar, tetapi anggaran Bina Marga maupun SDA-nya termasuk yang terkecil. Di sini rasa keadilannya tidak dapat,” tegasnya.

APBD Besar Dapat APBN Besar

Lasarus membandingkan alokasi anggaran antara daerah dengan kapasitas fiskal tinggi dan wilayah yang memiliki kebutuhan infrastruktur besar.

Ia mencontohkan DKI Jakarta yang memiliki APBD sekitar Rp90 triliun, tetapi masih memperoleh alokasi APBN sektor SDA yang lebih besar dibandingkan Kalimantan Barat.

Padahal, menurut Lasarus, Kalimantan Barat memiliki APBD kurang dari Rp7 triliun dengan wilayah yang sangat luas.

Persoalan tersebut semakin kompleks karena aktivitas perusahaan besar di daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kekuatan fiskal pemerintah daerah.

“Perusahaan-perusahaan besar beroperasi di daerah, tetapi kantor pusat dan pembayaran pajaknya di Jakarta. Daerah semakin tertekan jika pola pengalokasian anggaran terus seperti ini,” katanya.

Jalan Kaltim Rusak Parah

Lasarus juga mengkritik keterlambatan alokasi anggaran yang dinilai berdampak langsung terhadap penanganan infrastruktur strategis.

Salah satu yang disoroti adalah pembangunan jalan paralel perbatasan serta jalan nasional yang rusak berat di sejumlah daerah.

Di Kalimantan Timur, ia menyebut kerusakan jalan nasional yang melintasi Kutai Barat dan Kutai Timur mencapai ratusan kilometer.

“Di Kalimantan Timur, jalan nasional yang melewati Kutai Barat dan Kutai Timur itu beratus-ratus kilometer rusak parah. Kalau kita tidak punya keinginan yang kuat dan terus mengatur secara parsial, pembangunan jalan perbatasan ini tidak akan pernah selesai,” tegas politikus PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, persoalan infrastruktur di daerah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan anggaran yang parsial dari tahun ke tahun. Dibutuhkan prioritas yang jelas agar proyek strategis tidak terus tertunda akibat keterbatasan alokasi.

DPR Minta Formula APBN Lebih Transparan

Lasarus memahami bahwa penyusunan RAPBN 2027 sudah memasuki tahap akhir sehingga ruang perubahan alokasi relatif terbatas.

Karena itu, Komisi V DPR meminta Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan indikator yang lebih transparan dalam menentukan besaran anggaran infrastruktur setiap daerah untuk APBN 2028.

“Untuk APBN 2028 nanti, kami minta penjelasan dan indikator yang jelas. Kenapa suatu provinsi mendapat alokasi besar dan provinsi lain kecil?” ujarnya.

Menurut Lasarus, keterbukaan mengenai dasar pengalokasian anggaran penting agar keputusan APBN tidak menimbulkan kesan adanya ketidakadilan antarwilayah.

Ia juga berharap formula tersebut dapat menjadi pijakan bagi Komisi V ketika melakukan pengawasan dan kunjungan kerja ke daerah.

“Supaya ada transparansi dan tidak menjadi beban bagi Komisi V saat melakukan kunjungan kerja ke daerah, sekaligus benar-benar menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Editor : Abraham Johan