Pemerintah Siapkan Rekening Warga, BRI dan BSI Dilibatkan hingga Terhubung QRIS

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemerintah menyiapkan langkah baru untuk memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. BRI dan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan dilibatkan dalam penyediaan rekening bagi warga, yang nantinya terhubung dengan sistem pembayaran digital QRIS.

Kebijakan tersebut dibahas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal dan meningkatkan pemanfaatan transaksi digital.

“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia,” kata Airlangga dalam siaran persnya.

Menurut Airlangga, berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inklusi keuangan Indonesia saat ini telah mencapai 93,62 persen.

Sementara tingkat literasi keuangan berada di angka 63,57 persen.

Angka tersebut menunjukkan masih adanya jarak antara masyarakat yang telah memiliki akses terhadap layanan keuangan dengan mereka yang benar-benar memahami dan mampu memanfaatkannya secara optimal.

Rekening Warga Akan Terhubung QRIS

Pemerintah akan memadankan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Dukcapil dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sistem pembayaran.

Integrasi tersebut disiapkan agar penyediaan rekening dapat dilakukan secara lebih tepat sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal.

Tidak berhenti pada kepemilikan rekening, pemerintah juga menyiapkan QRIS sebagai sistem pembayaran atau gateway.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” ujar Airlangga.

Dengan skema tersebut, rekening yang disiapkan pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dana. Rekening tersebut diarahkan menjadi bagian dari ekosistem transaksi digital masyarakat.

Program Pemerintah Bisa Disalurkan Lewat Rekening

Ada konsekuensi lain dari perluasan kepemilikan rekening tersebut.

Pemerintah membuka kemungkinan berbagai program pemerintah nantinya disalurkan langsung melalui rekening warga yang telah disiapkan.

Airlangga mengatakan, berbagai program ke depan akan dikirimkan ke rekening-rekening yang disiapkan bagi masyarakat.

Skema ini berpotensi membuat penyaluran program pemerintah menjadi lebih terintegrasi dengan sistem keuangan formal. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada akurasi data kependudukan, kesiapan perbankan, serta kemampuan masyarakat menggunakan layanan keuangan digital.

Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar kenaikan angka inklusi keuangan, tetapi juga mendorong peningkatan literasi.

Pemerintah akan terus melakukan koordinasi antarotoritas dan lembaga terkait untuk memastikan perluasan rekening, integrasi data, dan sistem pembayaran digital dapat berjalan efektif.

Target akhirnya adalah memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mendorong semakin banyak warga terlibat dalam aktivitas ekonomi formal dan digital.

Editor : Abraham Johan