Kaltim Waspadai PHK Massal Sektor Batu Bara, Pelemahan Rupiah hingga Kenaikan BBM

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud mengingatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor batu bara, pelemahan nilai tukar rupiah, hingga kenaikan harga BBM nonsubsidi menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) diminta bergerak cepat sebelum persoalan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.

Peringatan tersebut disampaikan Rudy Mas’ud saat memimpin Rapat Forkopimda Kalimantan Timur Tahun 2026 bertema Isu Strategis Daerah dan Antisipasi Forkopimda di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (30/6/2026).

“Tujuan kita jelas, menjaga stabilitas ekonomi daerah, melindungi hak-hak pekerja, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkeadilan,” tegas Rudy.

PHK Sektor Batu Bara Jadi Ancaman Serius

Menurut Gubernur, salah satu isu yang paling mengkhawatirkan adalah potensi PHK di sektor pertambangan batu bara akibat penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang ditetapkan pemerintah pusat.

Daerah yang diperkirakan paling terdampak adalah Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, dua wilayah yang selama ini menjadi pusat aktivitas pertambangan batu bara di Kalimantan Timur.

Selain ancaman PHK, pelemahan nilai tukar rupiah juga dinilai meningkatkan biaya impor barang dan bahan baku. Kondisi ini berdampak langsung pada Kaltim yang hingga kini masih bergantung pada pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah.

Kenaikan BBM Nonsubsidi Harus Diantisipasi

Rudy juga menyoroti dampak kenaikan harga BBM nonsubsidi yang berpotensi memicu lonjakan permintaan BBM bersubsidi.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat memicu antrean panjang di SPBU hingga mengganggu ketersediaan stok jika distribusinya tidak diawasi secara ketat.

“Kita harus bergerak lebih cepat membangun sinergi dan kolaborasi untuk mengantisipasi masalah ini. Jangan tunggu masalahnya membesar baru kita tangani,” ujarnya.

Ia meminta aparat penegak hukum bersama instansi terkait mengawasi distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Narkoba hingga Konflik Agraria Masuk Sorotan

Selain isu ekonomi, rapat Forkopimda juga membahas sejumlah persoalan strategis lain, mulai dari maraknya peredaran narkoba, konflik agraria, pelayaran di Sungai Mahakam, hingga sengketa batas wilayah antara Kutai Timur dan Berau.

Pemerintah Provinsi Kaltim juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendampingan Kejaksaan Tinggi dan kepolisian agar potensi kebocoran penerimaan dapat diminimalkan.

Terkait pemberantasan narkoba, Rudy mendukung penuh langkah Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro yang mengajak seluruh elemen masyarakat mengampanyekan gerakan “Tolak Narkoba”.

Menurutnya, perang melawan narkoba tidak cukup hanya dengan slogan anti-narkoba, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat hingga tingkat keluarga.

“Kalau semua berkata tidak, maka ruang peredaran narkoba akan semakin menyempit. Karena itu, mari bersama kita tolak narkoba,” tegasnya.

Stabilitas Politik Jadi Kunci Investasi

Gubernur juga menegaskan bahwa stabilitas politik sama pentingnya dengan stabilitas ekonomi dalam menjaga iklim investasi di Kalimantan Timur.

Ia menyatakan pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat maupun mahasiswa melalui dialog yang santun dan konstruktif sebagai bagian dari proses demokrasi.

Rudy optimistis berbagai tantangan yang dihadapi Kaltim dapat diatasi melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Mari kita jaga Kaltim agar tetap kondusif. Stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan akan mengundang investor datang ke Kaltim. Terima kasih atas semua saran dan masukannya,” pungkasnya.

Rapat Forkopimda turut dihadiri Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul, Kepala BIN Daerah Kaltim, Kepala BNN Provinsi Kaltim, perwakilan Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni yang bertindak sebagai moderator.

Sumber : Pemprov

Editor : Abraham Johan