Kemhan Hapus Latihan Militer SPPI, Puan Minta Fokus ke Pelatihan Manajerial

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Keputusan Kementerian Pertahanan (Kemhan) menghentikan penggunaan konsep Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) mendapat dukungan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh harus dilakukan menyusul insiden yang menyebabkan lima peserta meninggal dunia selama pelatihan.

Puan menegaskan, keselamatan peserta harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah, sehingga tragedi serupa tidak boleh kembali terjadi.

Pada akhir Juni 2026, Kemhan resmi menghapus istilah sekaligus format Latsarmil bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Program tersebut kini diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial, dengan pendekatan yang lebih humanis dan sesuai kebutuhan peserta sipil.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menjelaskan perubahan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi bersama agar materi pelatihan lebih relevan dengan tugas calon pengelola koperasi.

Dalam skema baru, peserta akan mengikuti pembekalan bela negara dan kedisiplinan selama sekitar 30 hari sebelum melanjutkan pelatihan manajerial. Penekanannya bergeser dari pendekatan militer menuju pembentukan karakter, kepemimpinan, integritas, kerja sama tim, serta kemampuan mengelola bisnis koperasi.

Meski demikian, nilai-nilai bela negara, disiplin, nasionalisme, dan profesionalisme tetap dipertahankan melalui metode yang lebih adaptif, sementara unsur-unsur militer yang dinilai terlalu berat bagi peserta sipil dikurangi.

Menanggapi perubahan tersebut, Puan menyampaikan belasungkawa mendalam atas meninggalnya peserta selama pelaksanaan Latsarmil. Ia menilai insiden tersebut menjadi alarm penting untuk membenahi tata kelola pelatihan secara menyeluruh.

“Pertama, kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali,” kata Puan

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, DPR mendorong evaluasi total terhadap standar operasional prosedur pelatihan SPPI. Menurutnya, pembenahan harus difokuskan pada aspek manajerial karena sesuai dengan tugas utama para calon manajer koperasi.

“Bahwa sudah dilakukan evaluasi, kami berharap evaluasi tersebut dilaksanakan secara menyeluruh. Rangkaian kegiatan sebaiknya lebih fokus pada manajerial agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan,” ujarnya.

Puan juga memastikan DPR akan mengawal tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah. Pengawasan tersebut dinilai penting agar setiap rekomendasi benar-benar diterapkan demi mencegah munculnya korban di masa mendatang.

“Evaluasinya harus menyeluruh. Nanti kami akan melihat hasil evaluasi apa saja yang dilakukan dan DPR akan menindaklanjutinya,” tutupnya.

Perubahan kebijakan Kemhan ini menjadi titik balik pelaksanaan program SPPI. Selain menyesuaikan karakter peserta yang berasal dari kalangan sipil, pemerintah juga berupaya memastikan pembentukan calon manajer Koperasi Merah Putih lebih menitikberatkan pada kompetensi kepemimpinan dan pengelolaan usaha, tanpa mengabaikan aspek keselamatan selama proses pelatihan.

Sumber : Suara.com / DPR

Editor : Abraham Johan