Kepala BPS Kaltim: Transformasi Digital Sia-Sia Tanpa Data Akurat

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Kualitas data kini menjadi harga mati dalam mewujudkan layanan publik yang terintegrasi di Kalimantan Timur. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) se-Kaltim yang berlangsung di Samarinda, Kamis (23/4/2026).

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Mas’ud Rifai, mengingatkan bahwa kecanggihan teknologi dalam transformasi digital tidak akan berarti jika pondasi datanya lemah.

Data Akurat, Layanan Publik Tepat Sasaran

Menurut Mas’ud, data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan adalah nyawa dari setiap kebijakan pemerintah. Tanpa itu, program layanan publik berisiko besar meleset dari sasaran yang seharusnya.

“Data berkualitas adalah kunci. Tanpa data yang akurat, layanan publik berpotensi tidak tepat sasaran. Penguatan tata kelola data sangat penting untuk mendukung integrasi layanan lintas sektor,” tegas Mas’ud Rifai di hadapan peserta Rakorda.

Tantangan Ego Sektoral dan Integrasi Data

Mas’ud menyoroti tantangan klasik di pemerintahan, yaitu masih banyaknya data yang tersebar dan tidak sinkron antar-instansi. Ia menekankan bahwa era bekerja sendiri-sendiri sudah berakhir sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

“Bukan hanya soal ketersediaan data, tetapi bagaimana data itu bisa saling terintegrasi dan melengkapi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Sinergi adalah kunci; setiap instansi tidak bisa berjalan sendiri,” jelasnya.

Data yang tidak sinkron, tambahnya, hanya akan melahirkan kebijakan yang tidak efektif serta potensi tumpang tindih program pembangunan.

Momentum Strategis Sensus Ekonomi 2026

Dalam kesempatan tersebut, Mas’ud juga menyoroti pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai momentum besar untuk memperkuat basis data daerah. Sensus ini diharapkan mampu memetakan secara utuh potensi dan struktur ekonomi Kalimantan Timur.

“Sensus Ekonomi 2026 akan memberikan gambaran utuh kondisi ekonomi kita. Data ini akan menjadi dasar merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih tepat dan terarah untuk kesejahteraan bersama,” katanya.

Kolaborasi dengan Diskominfo

BPS Kaltim pun mengharapkan peran aktif Diskominfo di kabupaten/kota untuk membantu sosialisasi pendataan kepada masyarakat. Dukungan publik dinilai krusial agar masyarakat memahami bahwa data yang dikumpulkan merupakan instrumen penting bagi pembangunan daerah.

“Transformasi digital tidak cukup hanya dengan teknologi. Data yang benar, terintegrasi, dan dapat dipercaya adalah fondasi utamanya,” tutup Mas’ud. / Pemprov