Krisis Pasokan Batu Bara Picu Pemadaman Listrik, DPR Desak ESDM dan PLN Ambil Langkah Strategis

Gardu Induk (GI) Talisayan yang dibangun PLN UIP Kalimantan Bagian Timur menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem kelistrikan guna menjaga keandalan pasokan listrik di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (foto : PLN)

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Gangguan pasokan listrik yang memicu pemadaman bergilir di wilayah Interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali) tengah menjadi sorotan tajam. Komisi XII DPR RI menilai insiden ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah akan pentingnya penguatan ketahanan energi nasional, khususnya dalam menjamin ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik.

Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) untuk segera menjelaskan langkah penanganan konkret kepada publik. Selain mitigasi jangka pendek, cetak biru strategi jangka panjang sangat dibutuhkan guna menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional.

“Masyarakat membutuhkan kepastian mengenai langkah mitigasi, baik untuk menjaga pasokan listrik jangka pendek maupun mengantisipasi potensi gangguan serupa di masa mendatang,” ujar Ateng dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (20/6/2026).

Defisit Pasokan Batubara 20 Juta Ton Jadi Boomerang

Politisi dari Fraksi PKS ini mengungkapkan bahwa krisis ini sebenarnya sudah terprediksi. Dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 15 Juni 2026 lalu, Ateng mengaku telah memperingatkan adanya kekurangan kontrak pasokan batubara sekitar 20 juta ton dari total kebutuhan PLN sebesar 154 juta ton untuk tahun 2026.

Menurut Legislator dari Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang) tersebut, pemerintah dan PLN harus membagi fokus penanganan ke dalam tiga tahapan penting:

Jangka Pendek: Mitigasi cepat untuk menghentikan pemadaman bergilir dan menstabilkan pasokan.
Jangka Menengah: Pembenahan tata kelola pasokan batubara dan energi primer agar kebutuhan PLTU terpenuhi secara terencana.
Jangka Panjang: Diversifikasi sumber energi, penguatan cadangan energi nasional, dan pengurangan ketergantungan pada satu jenis bahan bakar (fosil).

“Keterbukaan mengenai kondisi pasokan energi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik. Keandalan listrik bukan sekadar urusan rumah tangga, melainkan fondasi utama aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” tegas Ateng.

Gangguan Batubara dan Kendala Teknis PLTU Swasta

Merespons gelombang protes warga, PT PLN (Persero) langsung menyampaikan permohonan maaf resmi atas ketidaknyamanan yang terjadi di Pulau Jawa.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan lewat unggahan video di media sosial bahwa pemadaman bergilir ini dipicu oleh dua faktor utama:

Gangguan pasokan batubara berkalori menengah (medium range coal).
Kendala teknis pada dua Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) skala besar milik mitra perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP).

Langkah Percepatan Pemulihan

Untuk mengatasi defisit daya ini, PLN bergerak cepat berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, serta Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba).

Fokus utama saat ini adalah mempercepat proses kontrak baru serta memperlancar jalur distribusi pasokan batubara menuju pembangkit-pembangkit kritis di Pulau Jawa. PLN berkomitmen untuk terus mengawal proses pemulihan sistem kelistrikan ini hingga pasokan listrik ke masyarakat kembali normal dan optimal.

Sumber : DPR

Editor : Abraham Johan