Gedung KPK / ilustrasi
Gedung KPK

Mantan Kepala BPN Riau Ditahan KPK, Terkait Kasus Dugaan Suap Pengurusan HGU

BALIKPAPAN, Inibalikpapan.com – KPK menahan mantan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, M. Syahrir, dalam kasus duagaan suap pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di Provinsi Riau.

Penahanan Syahril terhitung mulai hari ini, Kamis (01/11/2922), hingga 20 Desember 2022. Syahrir ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1 Gedung ACLC, Jakarta Selatan.

“Terkait kebutuhan proses penyidikan, untuk tersangka MS (Syahrir) dilakukan penahanan oleh tim Penyidik dengan waktu 20 hari pertama,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Saat menggelar konferensi pers, terlihat Syahrir mengenakan baju tahanan oranye KPK, dengan menghadap belakang, posisi kepala tertunduk.

Syahril telah ditetapkan menjadi tersangka pada 27 Oktiber 2022. Termasuk dua lainnya, yakni Frank Wijaya pemegang saham PT. Adimulia Agrolestari dan Sudarso General Manager PT. AA

Kasus ini berawal saat Frank Wijaya menugaskan anak buahnya Sudarso untuk melakukan pengurusan dan perpanjangan sertifikat HGU PT. AA yang segera akan berakhir masa berlakunya ditahun 2024.

Kemudian, tersangka Sudarso melakukan komunikasi hingga melakukan pertemuan dengan M. Syarir membahas terkait perpanjangan HGU.

Sekitar Agustus tahun 2021, , tersangka Sudarso telah menyiapkan dokumen administrasi pengurusan HGU seluas 3300 hektare di Kabupaten Kuantan Singingi. Dokumen itu ditujukan salah satunya kepada BPN Prov Riau.

Selanjutnyai tersangka Sudarso bertemu di rumah dinas M. Syahrir. Dimana, terkait pengurusan HGU itu M. Syahrir meminta uang sejumlah Rp. 3.5 Miliar.

Sudarso kemudian menemui M Syarir di rumah dinas jabatannya dan dalam pertemuan tersebut kemudian diduga ada permintaan uang oleh MS sekitar Rp3,5 Miliar dalam bentuk dolar singapura dengan pembagian 40 persen sampai 60 persen.

“Sebagai uang muka dan MS (M. Syahrir) menjanjikan segera mempercepat proses pengurusan HGU PT AA,” ucap Ketua Firli Bahuri

Baca juga ini :  Update 16 Juli 2020 : Bertambah 5 Kasus Positif Covid-19 di Balikpapan, 12 Kasus Sembuh

Kemudian, Sudarso melaporkan permintaan M. Syahrir kepada Frank Wijaya untuk mengajukan permintaan uang SGD 120 ribu atau setara dengan Rp 1,2 Miliar ke kas PT. AA yang telah disetujui oleh Frank.

Pada September 2021, M. Syahrir kembali meminta Sudarso datang ke rumah dinasnya sekaligus menyerahkan uang tersebut.

“Penyerahan uang SGD 120.000 dari SDR (Sudarso) dilakukan di rumah dinas MS (M. Syahrir) dan MS juga mensyaratkan agar SDR tidak membawa alat komunikasi apapun,” kata Firli

Setelah menerima uang tersebut, M. Syahrir langsung memimpin permohonan perpanjangan HGU PT. AA. Kemudian, tindak lanjut berikutnya dengan adanya surat rekomendasi dari Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi yang menyatakan tidak keberatan adanya kebun masyarakat dibangun di Kabupaten Kampar.

Atas rekomendasi M. Syahrir, Sudarso menemui Andi Putra dan meminta supaya kebun kemitraan PT AA di Kampar dapat disetujui menjadi kebun kemitraan. Dalam pertemuan yang dilakukan itu Andi Putra tidak mempermasalahkan.

Suara.com

Comments

comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.