Mesir Katakan Negara-Negara Arab Tolak Rencana Donald Trump Gusur Warga Palestina

KAIRO, inibalikpapan.com – Menteri Luar Negeri (Menlu) Mesir Badr Abdelatty katakan kepada Menlu AS Marco Rubio bahwa negara-negara Arab tolak rencana Presiden AS Donald Trump untuk menggusur warga Palestina di Gaza serta mengambil alih wilayah tersebut.

Abdelatty saat ini sedang berada di Washington dan menekankan pentingnya mempercepat rekonstruksi Gaza sementara warga Palestina tetap di sana.

Sebuah pernyataan oleh Departemen Luar Negeri AS setelah pertemuan itu tidak secara eksplisit menyebutkan rencana Trump.

Namun juga menambahkan bahwa Rubio menegaskan kembali pentingnya kerja sama yang erat untuk memajukan perencanaan pascakonflik untuk tata kelola dan keamanan Gaza dan menekankan Hamas tidak akan pernah bisa memerintah Gaza atau mengancam Israel lagi.

Abdelatty mengatakan bahwa ia berharap dapat bekerja sama dengan pemerintahan Donald Trump untuk mencapai  perdamaian dan stabilitas yang menyeluruh dan adil di kawasan tersebut, menurut pernyataan kementerian luar negeri Mesir.

Baca Juga:

Tanpa Bantuan Donald Trump, Warga Gaza Katakan Mereka Bisa Bangun Restoran Dan Hotel

Ia juga bertemu dengan utusan AS untuk Timur Tengah Steve Witkoff dalam pertemuan terpisah, di mana ia menyampaikan pernyataan serupa, kata kementerian luar negeri.

Setiap usulan agar warga Palestina meninggalkan Gaza, yang mereka inginkan sebagai bagian dari negara merdeka, telah menjadi kutukan bagi kepemimpinan Palestina selama beberapa generasi dan negara-negara Arab tetangga telah menolaknya sejak perang Israel-Gaza dimulai pada Oktober 2023.

Donald Trump pertama kali mengusulkan pada tanggal 25 Januari agar Mesir dan Yordania menerima warga Palestina dari Gaza.

Pada hari-hari berikutnya, ia mengusulkan pengambilalihan Gaza oleh AS dan kemungkinan pemindahan permanen warga Palestina dari daerah kantong tersebut tanpa hak untuk kembali.

Komentar Trump menggemakan ketakutan lama warga Palestina akan pengusiran permanen dari rumah mereka.

Para aktivis hak asasi manusia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa katakan usulan Donald Trump sebagai pembersihan etnis.