Otorita Surati Menteri Keuangan untuk Penyesuaian Anggaran IKN, Butuh Tambahan Rp8,1 Triliun
JAKARTA, Inibalikpapan.com – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono akan mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait penyesuaian anggaran IKN. Hal ini disampaikan setelah rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam rapat tersebut, Basuki mengungkapkan adanya permintaan penyesuaian anggaran untuk proyek IKN. Keputusan ini merujuk pada ratas 21 Januari, sebelum Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja APBN/APBD dikeluarkan.
“Kami akan mengirim surat kepada Menteri Keuangan sesuai dengan arahan Presiden, dengan jumlah anggaran Rp6,3 triliun plus Rp8,1 triliun,” ujar Basuki, dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.
Basuki menjelaskan bahwa anggaran awal IKN sebesar Rp6,3 triliun. Namun, diperlukan tambahan Rp8,1 triliun guna mendukung pembangunan infrastruktur yudikatif dan legislatif.
BACA JUGA :
Pemangkasan Anggaran IKN: Prioritas Efisiensi
Sebelum rapat dimulai, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menanggapi pemangkasan anggaran OIKN sebesar 75%, dari Rp6,39 triliun menjadi Rp4,81 triliun.
AHY menegaskan bahwa setiap kementerian/lembaga harus memprioritaskan program yang paling mendesak, termasuk proyek infrastruktur IKN.
“Kita harus memastikan tidak ada kebocoran anggaran serta memilih program yang paling memiliki urgensi,” kata AHY di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (3/2/2025).
AHY menekankan pentingnya evaluasi proyek infrastruktur, termasuk pembangunan baru dan pemeliharaan proyek reguler.
“Semua proyek harus dikaji ulang, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan ke depan,” tandasnya.
Pemerintah berupaya menyesuaikan anggaran IKN dengan mempertimbangkan efisiensi dan urgensi. Sementara itu, DPR terus mengawal kebijakan terkait untuk memastikan transparansi dan efektivitas penggunaan anggaran negara
BACA JUGA
KREDIT
