Para Pengusaha Diminta Bertanggung Jawab Cegah Kebakaran, September Jadi Puncak Karhutla

JAKARTA, inibalikpapan.com – Pemerintah memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keterlibatan pemegang HGU pemerintah rasa penting untuk memperkuat kesiapsiagaan di wilayah kerja masing-masing. Termasuk memastikan ketersediaan sumber daya, personel, peralatan pemadaman, patroli, pemantauan titik rawan, serta respons cepat apabila terjadi kebakaran.

Penguatan koordinasi tersebut mereka bahas dalam rapat antara pemerintah dengan perusahaan pemegang HGU, khususnya sawit, dalam penanggulangan puncak karhutla Tahun 2026 di Jakarta, Senin (7/9).

Langkah tersebut sejalan dengan penguatan pengendalian karhutla yang dilakukan pemerintah bersama dunia usaha. Kementerian Kehutanan sebelumnya menegaskan pentingnya keterlibatan para pemegang izin dalam menjaga areal kerja masing-masing selama periode rawan kebakaran.

Selain pemerintah pusat, rapat melibatkan pemerintah daerah dan unsur TNI/Polri dari sejumlah provinsi yang memiliki kerawanan karhutla. Meliputi Jambi, Riau, Lampung, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Keterlibatan pemegang HGU dilakukan di tengah musim kemarau yang masih berlangsung di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan prakiraan BMKG, sebagian besar wilayah mengalami musim kemarau yang lebih kering dari kondisi normal, dengan puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus dan berlanjut pada September.

Daerah Prioritas

Enam provinsi prioritas masih menjadi perhatian pemerintah, yakni Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Riau, dan Jambi.

Berdasarkan pemantauan terbaru Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi, pada 5 September pukul 21.05 WIB terdeteksi 558 hotspot secara nasional. Angka tersebut turun 260 titik dibandingkan hari sebelumnya, 4 September, yakni 818 hotspot.

Meskipun terjadi penurunan secara nasional, pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan karena hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Setiap indikasi tetap memerlukan verifikasi lapangan melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menyampaikan hasil temuan di lapangan terdapat indikasi tindakan pelanggaran hukum.

“Kami temukan di lapangan ada tindakan tindakan yang menyebabkan kebakaran diakibatkan karena sengaja maupun kelalaian, kami lihat dari pelanggan itu sudah mulai diproses hukum,” ujar Djamari.

Bagaimana dengan Pemerintah?

Selain memastikan kesiapsiagaan pemegang HGU, pemerintah saat ini memperkuat penanganan karhutla melalui pencegahan, deteksi dini, patroli, groundcheck, penyekatan penjalaran api, pendinginan, hingga pemantauan potensi munculnya kembali titik api.

Operasi Modifikasi Cuaca juga terus pemerintah lakukan sesuai kondisi awan untuk membantu meningkatkan kelembapan dan pembasahan lahan. Pada awal September, dukungan OMC antara lain pemerintah kerahkan di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, dan sejumlah wilayah lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, untuk provinsi yang memiliki lahan gambut seperti Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Jambi, total luas lahan yang terbakar mencapai 72.008 hektare.

“Total luas lahan yang terbakar mencapai 72.008 hektare. Kemudian yang berhasil dipadamkan 71.274 hektare yang masih terbakar per kemarin (6/9) 734 hektare,” ujar Suharyanto.

Selain aspek operasional, penanganan karhutla juga mencakup penguatan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran atau menyebabkan terjadinya kebakaran.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit menyampaikan hasil penanganan yang dari kepolisian.

“Saat ini ada 200 laporan polisi yang masuk dan kami sudah menetapkan 138 tersangka yang melakukan kesengajaan dan kelalaian, jumlah Ini kemungkinan masih bisa bertambah sejalan dengan tindak lanjut proses penyidikan,” ujar Listyo.

Kabut Asap Turut Jadi Perhatian

Selain mengendalikan api, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap dampak karhutla terhadap masyarakat, terutama akibat asap dan penurunan kualitas udara.

Data terbaru menunjukkan kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan masih bervariasi, mulai dari kategori baik hingga tidak sehat. Kondisi jarak pandang juga dapat berubah cepat mengikuti aktivitas kebakaran, curah hujan dan arah angin.

Karena itu, pemantauan hotspot, kondisi api, kualitas udara, sebaran asap, cuaca, dan jarak pandang secara terpadu sebagai dasar menentukan prioritas pengerahan personel dan sumber daya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar. Pemerintah meminta masyarakat yang menemukan asap, titik api, atau indikasi kebakaran segera melaporkannya agar dapat pemerintah tindaklanjuti sedini mungkin.***

Penulis: Donny M.
Sumber: BNPB
Editor: Donny