Pemerintah Investigasi Makalah MBG yang Cantumkan Nama Prabowo, Bermasalah Gegara Pakai AI

Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (03/06/2026).
Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang diselenggarakan di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (03/06/2026). (foto : Komdigi)

JAKARTA, inibalikpapan.com – Pemerintah tengah menginvestigasi makalah yang mengusulkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai nominasi Nobel Perdamaian 2026 setelah dokumen tersebut mencantumkan nama Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu penulis serta mengaitkan sejumlah lembaga pemerintah.

Makalah yang diunggah melalui laman papers.ssrn.com berjudul Free Meal Program by The National Nutrition Agency Building Smart Business for Food Security Industry and Indonesia’s Economic Growth itu kini menjadi perhatian pemerintah.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari membenarkan bahwa pihaknya sedang menelusuri dokumen tersebut.

“Lagi investigasi,” kata Qodari di Kantor Bakom RI, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Benni Irawan, mengatakan pihaknya juga telah melakukan klarifikasi terhadap makalah tersebut. Menurutnya, tidak hanya Kemendagri, sejumlah lembaga lain juga dicantumkan dalam dokumen tersebut.

“Terkait dengan Kemendagri dari pagi kami sudah dapat informasi itu. Sekarang lagi diklarifikasi, apakah itu memang Kemendagri secara kelembagaan atau bagaimana. Kemudian apakah surat yang disampaikan itu bener dari Kemendagri atau apa, kita pastikan dulu,” kata Benni.

Kemendagri juga telah berkoordinasi dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) terkait pencantuman nama institusi tersebut dalam makalah.

“Saya sudah klarifikasi ke IPDN. Itu bukan dari IPDN. Kita sudah telepon pak rektor itu bukan dari IPDN,” ujarnya.

Selain itu, Kemendagri turut menelusuri pencantuman nama salah satu pegawainya dalam dokumen tersebut.

“Tapi memang ada staf yang namanya Ashar itu di Dirjen Polpum. Nah itu yang tadi Pak Dirjen Polpum meminta klarifikasi secara internal Pak Akmal. Sejauh ini saya belum dapat hasil klarifikasi. Saya belum dapat update,” kata Benni.

Hingga kini pemerintah masih melakukan investigasi untuk memastikan keaslian dokumen, termasuk asal-usul surat yang dilampirkan serta penggunaan nama Presiden Prabowo, Kemendagri, IPDN, dan pihak-pihak lain yang dicantumkan dalam makalah tersebut.***

Penulis: Donny M.
Sumber: Suara.com (jaringan inibalikpapan.com)
Editor: Donny

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses