Siswi Korban Dugaan Keracunan MBG di Karo Alami Gangguan Ingatan, DPR Desak Audit Total SPPG

Anak sekolah tengah menikmati program makan bergizi gratis /
Anak sekolah tengah menikmati program makan bergizi gratis / gizi.uad.ac.id

JAKARTA, Inibalikpapan.com — Dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memasuki tahap yang mengkhawatirkan. Salah satu korban, siswi berusia 16 tahun berinisial FP, dilaporkan mengalami gangguan ingatan hingga tidak lagi mengenali guru dan teman-teman sekelasnya.

Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Ia menilai insiden itu tidak bisa lagi diperlakukan sebagai kasus keracunan makanan biasa, terlebih setelah hasil pemeriksaan laboratorium menemukan sejumlah bakteri dalam sampel makanan yang disajikan kepada siswa.

“Kasus di Berastagi, Karo ini sudah masuk kategori serius dan tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Yang paling memprihatinkan adalah adanya anak yang sampai harus menjalani perawatan berulang dan dilaporkan mengalami gangguan ingatan,” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulis, Rabu (9/9/2026), dikutip dari laman DPR.

Menurut dia, kondisi korban harus menjadi perhatian utama pemerintah. Keselamatan siswa sebagai penerima manfaat program MBG, kata Nurhadi, tidak boleh menjadi taruhan dalam pelaksanaan program pemerintah.

Tiga Bakteri Ditemukan dalam Sampel Makanan

Kekhawatiran semakin menguat setelah hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium Kesehatan Sumatera Utara tertanggal 16 Agustus 2026 menunjukkan sampel makanan yang disajikan di sekolah positif mengandung tiga jenis bakteri.

Ketiga bakteri tersebut yakni Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, dan Escherichia coli (E. coli).

Tak hanya makanan, bakteri Staphylococcus aureus juga ditemukan pada sampel muntahan salah satu korban.

Temuan tersebut menjadi dasar penting untuk mengusut secara menyeluruh sumber kontaminasi makanan dan memastikan titik kegagalan dalam rantai penyediaan makanan MBG.

Nurhadi meminta seluruh korban tidak hanya mendapat penanganan ketika gejala keracunan muncul, tetapi juga pemantauan kesehatan secara berkelanjutan.

“Seluruh korban harus mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan secara tuntas, termasuk pemantauan dampak kesehatan jangka panjang, bukan hanya sampai gejala akutnya hilang,” tegasnya.

DPR Minta SPPG Diaudit Total

Nurhadi juga mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertanggung jawab menyediakan makanan MBG.

Audit, menurut dia, tidak boleh berhenti pada dapur atau proses memasak. Pemeriksaan harus dilakukan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan.

“Harus dilakukan audit total terhadap SPPG, mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, transportasi, hingga makanan diterima dan dikonsumsi siswa,” jelasnya.

Ia juga meminta hasil investigasi dibuka secara transparan kepada orang tua korban dan masyarakat.

Menurut Nurhadi, persoalan tidak semestinya dianggap selesai hanya karena adanya pencopotan kepala SPPG. Jika investigasi dan bukti ilmiah menemukan unsur kelalaian, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.

“Lebih Baik Makanan Terlambat daripada Tidak Aman”

Meski mengkritik keras insiden di Karo, Nurhadi menegaskan dirinya tidak mempersoalkan tujuan program MBG.

Menurutnya, MBG merupakan program pemerintah yang strategis dan penting. Namun, kualitas dan keamanan pangan harus menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaannya.

“Program MBG adalah program yang baik dan sangat penting, tetapi program yang baik tidak boleh mengorbankan keselamatan penerimanya. Prinsipnya sederhana: lebih baik makanan terlambat diberikan daripada makanan yang tidak aman diberikan kepada anak-anak,” ujarnya.

Komisi IX DPR RI, lanjut Nurhadi, akan mendorong agar kasus di Karo menjadi bahan evaluasi nasional. Standar keamanan pangan dalam program MBG dinilai perlu diperketat agar kasus serupa tidak kembali terjadi di daerah lain.

“Kami di Komisi IX akan mendorong agar kasus Karo ini menjadi momentum untuk memperketat standar keamanan pangan MBG secara nasional. Jangan sampai kejadian seperti ini berulang di daerah lain,” pungkasnya.

Editor : Abraham Johan

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses