Pemindahan ASN ke IKN Tunggu Perpres Ditandatangani Presiden Prabowo

Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) / Humas Otorita IKN

Selama periode 27 Maret hingga 5 April 2025, lebih dari 64.000 pengunjung memadati Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) / Humas Otorita IKN

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (ASN), nampaknya belum bisa terealisasi. Karena menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, mengatakan pemindahan ASN ke IKN menunggu Peratutan Presiden (Perpres) ditandatangani Presiden Prabowo

“Jadwal finalnya kami belum mendapatkan arahan dari bapak presiden mengingat juga perpres mengenai pemindahan belum ditandatangani oleh bapak presiden Prabowo,” kata Rini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR, dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

Selain itu lanjutnya, akan dilakukan penyesuaian ulang jadwal pemindahan ASN ke IKN pada tahun 2026. Karena mempertimbangkan strategi pembangunan IKN terbaru. Sehingga proses pemindahannya nanti menjadi relevan, terarah dan selaras dengan prioritas nasional.

Dia menyampaikan, jika sampai akhir tahun 2024 kemarin masih dilakukan terhadap penyesuaian gedung perkantoran dan unit hunian untuk ASN terkait berubahnya jumlah kementerian dan lembaga di Kabinet Merah Putih.

“Oleh karena itu rencana pemindahan ASN ke IKN belum dapat dilaksanakan,” pungkasnya.

Otorita IKN Pastikan Kelanjutan Pembangunan Bandara

Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, memastikan kelanjutan pembangunan. Khususnya yang telah memiliki kontrak .

Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Forum Koordinasi Daerah (Forkopimda) (Kaltim) yang dilaksanakan di Kantor Otorita IKN, pada Rabu (16/04/2025).

“Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan, dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU.” ujar Basuki dalam siaran persnya.

Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat era Presiden Joko Widodo itu juga menyatakan, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN untuk pembangunan baru sudah difinalkan.

“Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan KIPP sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan.” tambah Basuki.

Sebagai bentuk kesiapan operasional, Basuki juga menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja. Bahkan dia menyebut, ribuan pekerja juga kembali tiba di IKN.

“Dengan kepastian kelanjutannya, kami minta semua penyedia jasa untuk segera memobilisasi tenaga kerjanya. Hari ini sudah 1.500 orang masuk melalui beberapa kloter pesawat Hercules.” jelasnya.