Pemkot Balikpapan Matangkan Rencana Pembangunan 2026, Minta Masukan Masyarakat

BALIKPAPAN, inibalikpapan.com – Pemerintah Kota Balikpapan terus menggodok Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam pertemuan di Tanjung Turun, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan Muhaimin menegaskan mereka sangat membutuhkan masukan berbagai pihak.

“Seluruh saran dan masukan dari Bapak dan Ibu sangat kami harapkan dalam penyempurnaan RKPD ini. Dengan demikian, perangkat daerah dapat menyusun permasalahan yang ada di kota secara lebih sistematis, termasuk dalam merancang program-program prioritas yang selaras dengan visi kepala daerah terpilih,” ujar Muhaimin dalam siaran pers yang inibalikpapan.com terima.

Penyusunan RKPD 2026 ini bukan sekadar formalitas. Sekda menekankan bahwa pembangunan kota harus pemerintah rancang dengan matang. Serta mempertimbangkan kondisi ekonomi serta keuangan daerah. RKPD 2026 juga menjadi tahun terakhir dari rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) 2021-2026. Sehingga kesinambungan program harus tetap terjaga.

“Seperti kita ketahui, visi dan misi yang telah terumuskan oleh Wali Kota sebelum menjabat menjadi acuan utama dalam perencanaan pembangunan. Meski RPJMD ini berakhir di tahun 2025, penyusunan RKPD tetap harus memperhatikan kesinambungan program yang telah berjalan,” tambahnya.

Libatkan Banyak Pihak

Dalam proses penyusunan ini, Pemkot Balikpapan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah memverifikasi berbagai usulan, baik dari tingkat kelurahan, kecamatan, DPRD, hingga masukan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Musrenbang telah terlaksana di tiga kecamatan sejak awal Februari, dan dengan pembahasan lebih lanjut dalam forum lintas perangkat daerah. Semua usulan ini akan kami saring dan kami susun menjadi program prioritas yang akan kita bahas bersama,” lanjut Sekda.

Selain itu, perwakilan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur turut hadir dalam pertemuan ini untuk mengoordinasikan bantuan keuangan dari provinsi kepada Kota Balikpapan di tahun 2026. Dukungan dari provinsi bisa mempercepat realisasi proyek-proyek yang benar-benar berdampak bagi warga.

Di akhir pertemuan, Sekda menutup sambutannya sebelum memberikan kesempatan bagi Wakil Wali Kota untuk memberikan arahannya.

“Saya rasa demikian beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum Ibu Budi menyampaikan pemaparan mengenai Kebijakan Keuangan Pemerintah (KKP) tahun 2026. Mohon arahan dan masukan dari Bapak Wakil Wali Kota. Dipersilakan, Pak,” tutupnya.

Lewat diskusi dan konsultasi publik ini, Pemkot Balikpapan berharap RKPD 2026 bisa menjadi landasan pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.