Pemprov Kaltim Perkuat Perlindungan Tenaga Kerja Rentan, Dorong Jaminan Pensiun Bagi Anggota DPRD Kaltim
SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat perlindungan sosial bagi tenaga kerja rentan.
Melalui alokasi iuran jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) yang bersumber dari APBD, Pemprov siap melanjutkan kontribusi nyata bagi para pekerja informal dan non-ASN.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan hal itu saat menerima audiensi jajaran BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, dipimpin Kepala Kanwil Erfan Kurniawan, didampingi Kepala BPJS Ketenagakerjaan Samarinda Budi Wahyudi dan Asdep Kepesertaan Kalimantan Agus Dwi Fitriyanto, Selasa (17/6/2025) di Kantor Gubernur Kaltim.
“Salah satu poin penting yang dibahas adalah jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan. Pemprov Kaltim siap terus mendukung iurannya, dan ini sudah rutin kita lakukan lewat APBD,” tegas Wagub Seno.
Kaltim Peringkat 5 Nasional dalam Perlindungan Tenaga Honorer
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Kalimantan, Erfan Kurniawan, memuji komitmen Pemprov Kaltim yang dinilai konsisten mendukung program Jamsostek, khususnya bagi tenaga kerja nonformal dan honorer.
“Kaltim saat ini berada di peringkat kelima nasional dalam pemberian jaminan ketenagakerjaan bagi tenaga honorer. Ini capaian luar biasa,” ujar Erfan.
BACA JUGA :
Tak hanya itu, tenaga kerja rentan di Kaltim juga akan kembali menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada tahun ini, sebagaimana pernah diberikan di masa pandemi Covid-19.
Selama kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud (Harum) dan Wagub Seno, kebijakan untuk menjamin perlindungan ketenagakerjaan terus diperkuat. Seno menyatakan akan segera menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut dengan Biro Kesra dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kaltim.
“Kalau memang anggaran tersedia, Insyaallah kita lanjutkan. Kita juga akan mendorong perusahaan agar memenuhi kewajiban iuran bagi karyawannya,” kata Seno.
Dorong Jaminan Pensiun Bagi Anggota DPRD Kaltim
Dalam kesempatan itu, Wagub Seno juga mengusulkan agar anggota DPRD Kaltim turut mendapatkan manfaat jaminan pensiun, hari tua, hingga kematian. Menurutnya, penting untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan mendapatkan perlindungan sosial yang layak.
“Ini akan jadi catatan penting kami. Kita ingin semua pihak, termasuk anggota legislatif, punya perlindungan sosial jangka panjang,” tegas Seno.
BPJS Ketenagakerjaan berharap kerja sama yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan, seiring makin besarnya kesadaran pemerintah daerah dalam memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja.
“Kami hanya berharap satu: program iuran bagi tenaga kerja rentan tetap dipertahankan. Karena manfaatnya nyata dan menyeluruh,” tutup Erfan./Pemprov Kaltim
BACA JUGA
KREDIT
