Presiden Prabowo Instruksikan Hilirisasi Diperluas ke Sektor Pertanian dan Perikanan

BOGOR, Inibalikpapan.com — Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan strategis terkait masa depan investasi dan kedaulatan ekonomi nasional. Dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Perkasa Roeslani, di Hambalang, Jumat (24/04/2026), Presiden menegaskan bahwa program hilirisasi harus merambah hingga ke sektor akar rumput.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, Presiden memerintahkan agar fokus hilirisasi tidak lagi hanya terpaku pada sektor energi dan mineral, tetapi juga harus segera menyasar sektor pertanian dan perikanan.

Perluasan 13 Lokasi Hilirisasi Strategis

Dalam audiensi tersebut, Rosan Roeslani melaporkan perkembangan pembangunan program hilirisasi yang saat ini tengah dikebut di 13 lokasi di berbagai wilayah Indonesia. Program ini menjadi tulang punggung visi pemerintah untuk membangun ekonomi berbasis nilai tambah.

“Presiden Prabowo menginginkan bahwa hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral tetapi juga harus diperluas di bidang pertanian dan perikanan,” ujar Seskab Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Investor Incar Sektor Energi Terbarukan hingga Garmen

Selain membahas progres fisik di lapangan, pertemuan tersebut juga membedah potensi masuknya sejumlah investor global. Minat investasi asing di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo menunjukkan tren positif, terutama pada sektor-sektor strategis dan padat karya.

Beberapa sektor yang menjadi incaran investor saat ini antara lain:

• Waste to Energy (Pengolahan sampah menjadi energi).
• Sumber Daya Mineral dan industri pengolahannya.
• Industri Agricultural (Pertanian skala industri).
• Sektor Padat Karya dan Garmen untuk memperluas lapangan kerja.

Ekonomi Bernilai Tambah dan Lapangan Kerja

Langkah memperluas hilirisasi ke sektor perikanan dan pertanian diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan nelayan dan petani. Dengan mengolah hasil alam di dalam negeri, pemerintah menargetkan terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru serta memperkuat daya saing nasional di pasar internasional.

Kebijakan ini mempertegas komitmen pemerintah dalam menggeser paradigma ekonomi Indonesia dari sekadar pengekspor bahan mentah menjadi negara industri berbasis pengolahan dari hulu hingga hilir. / Setneg