Puan Maharani dan Menteri HAM Natalius Pigai Buka Suara soal Pelarangan Nobar Film Pesta Babi

JAKARTA, inibalikpapan.com– Film Pesta Babi kembali memicu kontroversi setelah isu pelarangan nonton bareng atau nobar ramai publik bahas. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta komisi terkait di DPR segera memanggil pihak-pihak terkait untuk meminta penjelasan resmi.

Puan mengatakan DPR perlu menindaklanjuti polemik tersebut agar persoalan tidak berkembang liar di tengah masyarakat.

“Harus ditindaklanjuti dengan baik dan karenanya kami juga di DPR akan meminta komisi terkait meminta penjelasan hal itu,” kata Puan usai memimpin rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (12/5/2026), dikutip dari Suara, jaringan inibalikpapan.com.

Meski begitu, Puan mengaku belum mengetahui secara detail isi film yang sedang ramai jadi perbincangan tersebut. Namun ia mendengar ada muatan sensitif dalam judul maupun isi film yang kini menjadi perdebatan publik.

Menurutnya, jika memang ada narasi yang sensitif dan berpotensi menimbulkan keresahan, maka hal itu harus pemerintah antisipasi dengan mekanisme yang tepat.

“Isi film itu saya juga tidak tahu, namun kami akan tindaklanjuti di DPR,” ujarnya.

Polemik ini sebelumnya mencuat setelah muncul isu pembubaran dan pelarangan nobar film Pesta Babi di sejumlah tempat. Perdebatan kemudian meluas ke isu kebebasan berekspresi dan batas kewenangan pelarangan pemutaran film.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan pelarangan pemutaran film tidak bisa secara sepihak tanpa dasar hukum yang sah.

Menurut Pigai, pembatasan terhadap karya film harus melalui mekanisme hukum dan keputusan pengadilan, bukan tindakan langsung dari pihak yang tidak memiliki kewenangan.

Karena itu, polemik film Pesta Babi kini bukan hanya menjadi perdebatan soal isi film, tetapi juga menyangkut batas kebebasan berekspresi dan prosedur hukum dalam ruang publik.