Rahmad Mas’ud Dorong Percepatan Dana Transfer demi Jaga Laju Pembangunan Balikpapan

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com – Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Keuangan Daerah yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (3/8/2026).

Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi pemerintah provinsi dan seluruh kabupaten/kota untuk menyelaraskan pengelolaan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Rakor dipimpin Gubernur Kalimantan Timur H. Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni. Seluruh bupati dan wali kota se-Kalimantan Timur hadir membahas strategi menjaga stabilitas fiskal sekaligus memastikan program pembangunan tetap berjalan sesuai target.

Dalam kesempatan itu, Rahmad Mas’ud menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Menurutnya, komunikasi yang terjalin dengan baik akan mempermudah penyelesaian berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan pendanaan pembangunan.

“Forum seperti ini sangat penting karena menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi bersama. Pembangunan akan berjalan lebih baik apabila koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terus diperkuat,” kata Rahmad.

Ia berharap penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun dana bagi hasil pajak kepada daerah dapat dilakukan lebih cepat. Menurutnya, ketepatan waktu penyaluran anggaran sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program yang telah disusun pemerintah daerah.

“Semakin cepat bantuan keuangan dan dana bagi hasil disalurkan, semakin cepat pula program pembangunan dapat dijalankan. Ini penting agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan target pembangunan bisa tercapai sesuai jadwal,” ujarnya.

Rahmad juga menyoroti pentingnya memperjuangkan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Ia menilai upaya tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama dengan menyampaikan kebutuhan daerah berdasarkan data yang valid dan kajian yang komprehensif.

“Kalau kita ingin mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemerintah pusat, tentu usulan yang disampaikan harus didukung data yang kuat. Dokumen teknokratik dan kajian yang matang akan menjadi dasar dalam meyakinkan pemerintah pusat mengenai kebutuhan daerah,” jelasnya.

Miliki Argumentasi Objektif

Menurut Rahmad, pendekatan berbasis data menjadi kunci agar setiap usulan pembangunan memiliki argumentasi yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peluang memperoleh tambahan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat akan semakin terbuka.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang secara rutin mempertemukan seluruh kepala daerah untuk membahas persoalan strategis, termasuk pengelolaan keuangan daerah.

“Melalui komunikasi yang intensif, berbagai persoalan dapat dibahas bersama dan dicarikan solusi. Kolaborasi seperti ini harus terus dijaga agar pembangunan di seluruh daerah di Kalimantan Timur dapat berjalan selaras,” katanya.

Rahmad berharap rakor pengelolaan keuangan daerah tidak hanya menjadi forum koordinasi, tetapi juga menghasilkan langkah-langkah konkret yang mampu mempercepat pembangunan di daerah.

“Harapan kami, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota semakin kuat. Dengan dukungan pendanaan yang memadai dan koordinasi yang baik, pembangunan di Balikpapan maupun daerah lain di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.***

Penulis : Samsul

Editor : Ramadani