SKALA Studi Pembelajaran Pejabat Kepala Daerah, Balikpapan Jadi Lokasi Kajian

BALIKPAPAN,Inibalikpapan.com — Lembaga SKALA yang dipimpin Dr. Iskhak Fatonie menggandeng sejumlah kementerian strategis untuk meningkatkan kualitas layanan dasar di daerah. 

Kemitraan tersebut melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, serta kerja sama dengan 12 provinsi yang sebagian besar berada di kawasan Indonesia Timur.

Dalam kunjungannya ke Balikpapan, Dr. Iskhak menjelaskan bahwa salah satu fokus utama program SKALA saat ini adalah menyusun studi pembelajaran terkait peran penjabat kepala daerah pada masa transisi pemilihan kepala daerah (pilkada). Masa jabatan penjabat yang berkisar antara satu hingga dua tahun dinilai menyimpan banyak praktik baik yang perlu didokumentasikan secara sistematis.

“Melalui studi ini, kami ingin melihat bagaimana peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, termasuk dalam menjalin hubungan kewenangan dan kerja sama antara pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten,” ujar Iskhak, Kamis (23/4/2026).

Dari sekitar 35 penjabat kepala daerah yang berasal dari Kementerian Dalam Negeri, SKALA menyeleksi 12 orang untuk dijadikan objek studi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Prof. Akmal Malik, yang pernah menjabat sebagai penjabat gubernur di Kalimantan Timur selama lebih dari satu tahun.

Balikpapan dipilih sebagai salah satu lokasi kajian karena dinilai memiliki dinamika pembangunan yang kuat serta menjadi contoh sinergi antara pemerintah daerah dan pusat. Selain Balikpapan, sejumlah kabupaten dan kota lain di Kalimantan Timur juga masuk dalam daftar lokasi studi.

Sektor Layanan Dasar

Hasil dari kegiatan ini nantinya akan dituangkan dalam laporan komprehensif yang direncanakan diluncurkan pada awal Juni. Laporan tersebut akan memuat perspektif mengenai program prioritas, inovasi unggulan. Serta warisan kebijakan (legacy) yang ditinggalkan para penjabat kepala daerah selama masa tugasnya.

Tak hanya itu, SKALA juga akan memproduksi seri podcast yang berisi wawancara mendalam dengan ke-12 penjabat kepala daerah tersebut. Materi wawancara akan disusun berdasarkan hasil kunjungan lapangan yang dijadwalkan berlangsung mulai akhir April hingga sepanjang Mei.

Iskhak menambahkan, kajian ini akan difokuskan pada sektor layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, hingga akses air bersih. Menurutnya, sektor-sektor tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan kepemimpinan daerah. Terutama dalam masa transisi.

“Kami sangat mengharapkan masukan dari berbagai pihak. Termasuk pemerintah daerah, untuk memperkaya hasil studi ini,” katanya.

Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumentasi. Tetapi juga referensi kebijakan bagi pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah ke depan.***