Soal Desakan Forum Purnawirawan TNI, PSI: Jangan Cederai Kedaulatan Rakyat

Logo PSI / PSI

JAKARTA, Inibalikpapan.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi tegas pernyataan Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mendesak adanya reshuffle kabinet hingga penggantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut PSI, tuntutan tersebut dinilai mencederai kedaulatan rakyat yang telah menyalurkan hak pilihnya secara konstitusional pada Pemilu Presiden 2024.

“Mandat rakyat, melalui pemilu yang sah, harus dihormati hingga masa jabatan berakhir,” ujar Andy Budiman, Wakil Ketua Umum DPP PSI, dalam keterangan resminya pada Minggu (20/4/2025), dilansir dari suara.com jaringan inibalikpapan.

“Tuntutan reshuffle dan pencopotan wapres jelas mengabaikan lebih dari 96 juta suara rakyat yang memilih Prabowo-Gibran, dan itu tidak menghargai demokrasi,” tambahnya.

Forum Jenderal Purnawirawan Desak Presiden Ganti Menteri dan Wapres

Sebelumnya, sejumlah tokoh senior TNI yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan delapan tuntutan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, di antaranya meminta:

Perombakan atau reshuffle kabinet terhadap sejumlah menteri yang dinilai “pro-Jokowi”
Pencopotan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme MPR RI

Pernyataan sikap itu disampaikan secara terbuka melalui siniar di kanal YouTube Refly Harun dengan judul: Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!

Sejumlah nama besar yang menandatangani pernyataan tersebut antara lain:

Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi
Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto
Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto
Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan

Sementara itu, mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno disebut turut mengetahui pernyataan tersebut.

Jangan Jadikan MPR Alat Politik, Hargai Mekanisme Demokrasi

Menurut Andy Budiman, tuntutan tersebut berpotensi menjadi preseden berbahaya bagi masa depan demokrasi di Indonesia jika dilakukan tanpa dasar hukum dan hanya dilandasi kepentingan politis sesaat.

“Tidak boleh ada tekanan terhadap MPR RI untuk mencopot presiden atau wakil presiden hanya karena alasan suka atau tidak suka. Ini bukan era Orde Baru di mana MPR bisa seenaknya menjadi lembaga tertinggi negara,” tegas Andy.

Ia menambahkan, langkah seperti itu hanya akan menimbulkan kebisingan politik, meresahkan publik, dan merusak stabilitas nasional.

“Perbedaan pandangan politik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pemilu, bukan melalui manuver politik jangka pendek. Sebagai purnawirawan, mereka seharusnya menjadi teladan dalam menjaga demokrasi, bukan justru memperkeruh suasana,” pungkasnya.