Tuntut Evaluasi Tarif Murah, Ratusan Driver Ojol AMKB Dikumpulkan Wagub Seno Aji di Kantor Gubernur Kaltim

SAMARINDA, Inibalikpapan.com — Keluhan para pengemudi ojek online (ojol) mengenai perang tarif dan kesejahteraan yang kian terhimpit akhirnya direspons cepat oleh jajaran eksekutif.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar audiensi maraton bersama Aliansi Mitra Kaltim Bersatu (AMKB) serta perwakilan manajemen raksasa aplikator di Ruang Tepian I, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/5/2026).

Pertemuan yang bertepatan dengan momentum Hari Kebangkitan Transportasi Online Indonesia ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, didampingi Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Yusliando, serta jajaran Forkopimda terkait.

4 Tuntutan Krusial Driver Ojol Gojek, Grab, dan Maxim

Dalam dialog tatap muka tersebut, perwakilan aliansi mitra pengemudi lintas aplikator melayangkan sejumlah poin evaluasi tajam terkait aturan main transportasi daring di Benua Etam yang dinilai sepihak, meliputi:

1. Revisi Tarif Logistik: Mendesak evaluasi total batas bawah tarif pengantaran barang (delivery) dan makanan (food) yang dirasa terlalu murah dan tidak sebanding dengan operasional di lapangan.
2. Moratorium Mitra Baru: Meminta pembatasan atau penyetopan pendaftaran driver baru karena kuota di jalanan sudah dianggap jenuh (oversaturated).
3. Penataan ASK: Evaluasi menyeluruh terhadap regulasi Angkutan Sewa Khusus (ASK) bagi taksi online.
4. Jaminan Operasional: Penyesuaian skema pendapatan imbas lonjakan biaya kebutuhan hidup harian di wilayah penyangga IKN.

Wagub Seno Aji Tegaskan Aturan Main: Dorong Keterbukaan Data

Menyikapi tuntutan panas tersebut, Wagub Seno Aji menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh mengambil posisi di tengah guna menjaga keseimbangan ekosistem digital agar tidak ada pihak yang dieksploitasi.

“Pemerintah harus hadir menjaga kepentingan semua pihak. Mitra ojol ini adalah masyarakat kita yang berjuang memeras keringat demi keluarga, sementara aplikator berperan membuka lapangan kerja. Hubungan ini harus sehat dan adil,” tegas Seno Aji.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim menegaskan akan segera membentuk tim kajian khusus guna menggodok formulasi penyesuaian tarif ASK dan layanan logistik di Kaltim.

Tak hanya itu, Seno Aji juga menembakkan instruksi tegas kepada manajemen Gojek, Grab, maupun Maxim untuk membuka data riil jumlah mitra aktif mereka ke Dishub. Langkah transparansi data ini krusial untuk memetakan program perlindungan sosial, jaminan keselamatan kerja (BPJS Ketenagakerjaan), serta mencegah monopoli. / Pemprov