761 Hotspot Terdeteksi di Kaltim, Water Bombing Dikerahkan Saat OMC Terkendala

SAMARINDA, Inibalikpapan.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur memasuki fase genting. Krisis sumber air dan medan yang sulit dijangkau membuat operasi water bombing dikerahkan untuk membantu pemadaman dari udara, sementara upaya modifikasi cuaca masih terkendala minimnya pertumbuhan awan.

Berdasarkan pemutakhiran data Posko Siaga Darurat Karhutla Kaltim per 7 September 2026, tercatat 761 titik hotspot tersebar di berbagai wilayah Kaltim. Dari jumlah tersebut, 28 titik terkonfirmasi sebagai firespot atau titik api aktif.

Sebaran firespot tertinggi berada di Kabupaten Paser dengan 13 titik, disusul Berau sebanyak tujuh titik.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan berbagai mitra strategis.

Krisis Air Dorong Water Bombing

Kepala Pelaksana BPBD Kaltim Buyung Dodi Gunawan mengatakan, operasi udara menjadi langkah penting untuk membantu tim darat, khususnya di wilayah yang menghadapi keterbatasan sumber air dan medan berat.

Sebelum operasi dilakukan, Buyung memimpin briefing secara hybrid bersama Satgas Darat dan BPBD kabupaten/kota pada Selasa (8/9/2026) pagi.

BPBD Kaltim juga mulai memetakan sumber-sumber air yang dapat mendukung operasi pemadaman dari udara.

“Operasi udara ini menjadi langkah vital untuk membackup tim darat di area yang krisis air. Apalagi, fenomena kekeringan akibat El Nino diprediksi masih akan memicu ancaman karhutla hingga awal tahun 2027,” ujar Buyung, dikutip dari laman Pemprov.

Menurutnya, potensi hujan ringan pada Oktober mendatang juga diperkirakan belum cukup untuk mengatasi karhutla secara signifikan.

Karena itu, penanganan tidak bisa hanya mengandalkan hujan, tetapi harus diperkuat dengan kesiapan personel, armada darat dan operasi udara.

Helikopter Beroperasi dari APT Pranoto

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kaltim Tresna Rosano menjelaskan, satu unit helikopter water bombing milik BNPB dikerahkan untuk menyasar wilayah dengan titik api paling krusial.

Operasi pemadaman udara dipusatkan di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.

Pengerahan helikopter melibatkan BPBD kabupaten/kota, Dinas Kehutanan hingga mitra dari sektor perkebunan dan kehutanan.

BPBD Kaltim juga meminta pemerintah daerah terdampak segera mengirimkan koordinat titik api secara presisi agar operasi udara dapat dilakukan secara efektif.

“Kami langsung bergerak cepat menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak agar mereka segera mengirimkan titik koordinat yang presisi. Langkah ini penting supaya pergerakan tim water bombing di lapangan bisa lebih efektif dan tepat sasaran,” ungkap Tresna.

OMC Terhenti karena Tak Ada Awan

Di tengah meningkatnya ancaman kebakaran, strategi lain untuk memicu hujan justru belum dapat berjalan optimal.

Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang sebelumnya dilakukan sebagian di kawasan IKN terpaksa dihentikan sementara karena tidak tersedia bibit awan konvektif yang dapat disemai.

“OMC sempat dilakukan sebagian di kawasan IKN. Tapi operasinya terpaksa dihentikan sementara karena tidak ada bibit awan. Cuaca yang terlalu cerah membuat penyemaian garam sulit dilakukan,” kata Tresna.

Kondisi tersebut membuat pemadaman darat dan udara menjadi semakin penting untuk menekan perluasan kebakaran.

Karhutla Picu Krisis Air Bersih

Dampak kemarau panjang tidak hanya terlihat dari meningkatnya ancaman karhutla. Sejumlah daerah juga mulai menghadapi persoalan ketersediaan air bersih.

Salah satunya Kabupaten Paser. BPBD Kaltim mulai menyalurkan bantuan air bersih menggunakan truk tangki ke wilayah yang terdampak.

Situasi ini menunjukkan bahwa kekeringan telah memunculkan dampak berlapis, mulai dari meningkatnya risiko kebakaran, sulitnya pemadaman hingga terganggunya kebutuhan dasar masyarakat.

Terkait kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian manusia sebagai pemicu karhutla, BPBD menyerahkan proses penegakan hukum kepada kepolisian.

BPBD Kaltim juga meminta perusahaan perkebunan dan kehutanan meningkatkan kewaspadaan serta merespons cepat setiap temuan titik api di wilayah operasional masing-masing.

Dengan 761 hotspot dan 28 firespot yang terkonfirmasi, penguatan deteksi dini dan pemadaman menjadi krusial. Apalagi ancaman kekeringan akibat El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027.

Pemerintah pun harus mengandalkan seluruh lini penanganan, mulai dari patroli dan tim darat, pemetaan sumber air, operasi water bombing hingga koordinasi lintas sektor untuk mencegah titik api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.

Editor : Abraham Johan